REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) DKI Jakarta, KH Taufik Damas mendukung masyarakat unjuk rasa menolak RUU Pilkada.

Menurut Taufik, DPR harus merespons aspirasi masyarakat dalam mengawal putusan Mahkamah Konstitusi. “Pilar-pilar demokrasi harus ditegakkan kembali setelah dianggap loyo dalam pandangan masyarakat,” kata dia, kepada Republika.co.id di Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Taufik juga mengajak semua pihak untuk ikut menegakkan nilai-nilai domokrasi yang sedang dilemahkan. Jika bukan mastarakat, siapa lagi yang bisa atau mau menegakkan demokrasi. Jangan berharap pada penguasa.

Dia mengatakan, masyarakat yang beradab harus hidup dalam suasana yang fair dan beradab. Politik harus dibersihkan dari praktik-praktik yang mengarah pada otoritarianisme. "Negeri ini milik kita semua, bukan milik keluarga!," ujar dia. 

Sementara itu, massa aksi yang berada di Gerbang Pancasila atau belakang Gedung DPR, Senayan, Jakarta, sempat memanas saat melakukan demonstrasi. Namun, suara adzan ashar sempat meredakan suasana panas massa aksi.

Berdasarkan pantauan Republika, massa sempat memaki DPR dan pemerintah saat aksi di Gerbang Pancasila Gedung DPR. Bahkan, massa sempat melempari aparat yang berjaga menggunakan tameng huru hara di dalam gerbang.

Namun, tak lama adzan ashar berkumandang. Salah seorang peserta aksi kemudian memberikan peringatan kepada teman-temannya untuk tenang terlebih dahulu selama adzan berkumandang.

"Hormati adzan, jangan ada kegiatan apa-apa dulu," kata salah seorang pesrta aksi berteriak.

Massa aksi itu pun mematuhi peringatan itu. Massa aksi sempat tenang selama beberapa saat ketika adzan berkumandang.

Usai adzan selesai, massa aksi kembali melakukan orasi. "DPR mah dewan penindas rakyat," kata salah seorang peserta aksi.

Dalam aksi itu, massa juga memasang sejumlah spanduk bertuliskan "Jokowi Manusia Rakus", "Mahkamah Adik", dan lainnya.

Diketahui, demonstrasi yang terjadi pada Kamis (22/8/2024) merupakan buntut dari polemik penolakan publik terhadap RUU Pilkada, kaitannya dengan batas usia cagub/cawagub.

Puncak perkara yang membuat massa turun berdemonstrasi adalah Badan Legislasi (Baleg) DPR yang dengan sigap dan tanggap menyepakati RUU tersebut. Inti dari beleid tersebut pada akhirnya akan melenggangkan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep untuk maju di Pilgub.

Kondisi itu ditanggapi publik sebagai ‘dejavu’. Sebab sebelumnya melalui MK soal batas usia capres/cawapres, putra sulung Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka akhirnya berhasil mendaftar sebagai wapres dalam Pilpres 2024, bahkan menang dan menjadi RI 2 periode 2025—2029. Tak ayal, Jokowi pun menjadi bulan-bulanan publik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika