Jumat 06 Sep 2024 19:29 WIB

Komisi III DPR: Tepat Jika Rupbasan Dikelola Kejaksaan Agung

Sebelumnya DPR juga punya usul Rupbasan dikelola Kejakgung.

Red: Joko Sadewo
 Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil.
Foto: Dok DPR RI
Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, mengatakan, penyerahan pengelolaan rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) ke kejaksaan adalah hal yang tepat. Hal ini akan membuat semuanya lebih efektif dan efisien.

Hal ini disampaikan Nasir menanggapi usulan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) yang mengusulkan Rupbasan diserahkan pengelolaannya ke kejaksaan. Dijelaskannya, saat DPR mengubah UU Kejaksaan, memang ada pembicaraan agar pengelolaan Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) diserahkan ke kejaksaan. “Tapi entah mengapa dinamika yang terjadi saat itu, sehingga tidak jadi,” ungkap anggota DPR dari Fraksi PKS ini.

Sehingga, lanjut Nasir, ketika Menkum HAM mengusulkan Rubasan agar pengelolaan diserahkan ke kejaksaan, maka hal itu sudah tepat. “Memang harus ada di kejaksaan. Karena itu kan menyitaan. Jadi kalau ada pelimpahan-pelimpahan cukup di situ saja, tidak berpindah-pindah,” paparnya.

Dicontohkannya, ketika apparat penegak hukum seperti polisi, pengadilan, maupun KPK cukup mengambil dari Rupbasan yang ada di satu tempat.  Ini akan lebih efektif dan efisian. “Tapi memang tidak semua barang sitaan disita di situ. Itu sih opsional apakah mau semua atau yang tertentu,” kata anggota DPR dari Aceh ini.