REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan akan berupaya untuk memenangkan Pramono Anung-Rano Karno di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024. Meski tak terdaftar dalam struktur tim pemenangan, Ahok mengaku ikut bertanggung jawab memenangkan Pramono-Rano di Jakarta.

Menurut Ahok, sebagai Ketua DPP PDIP, dirinya tentu akan mendukung Pramono-Rano, yang juga kader partai berlambang kepala banteng itu. Karenanya, ia harus bertanggung jawab untuk kemenangan rekan separtainya itu.

"Bukan juga bertanggung jawab untuk sekadar menang, tapi bagaimana Mas Pram dan Bang Rano bisa jadi gubernur dan wakil gubernur terbaik di Jakarta," kata dia di Simpang Susun Semanggi, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Ahok mengingatkan, Pramono-Rano harus bisa bekerja dengan baik dan memberikan legasi yang baik ketika nantinya terpilih di Pilgub DKI Jakarta. Apalagi, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi yang puncaknya terjadi pada 2030.

Menurut dia, Pramono-Rano harus dapat mulai menyiapkan bonus demografi itu lewat kebijakan yang berpihak pada warga dan kebaikan Jakarta. "Nah, kita ingin sumber daya manusia semua dengan uang yang ada, dengan ide-ide yang ada, bagaimana pemda dengan swasta, dengan warga Jakarta, dengan pemerintah pusat bisa saling kerja sama. Ya, tentu kami berkewajiban calon dari PDIP tentu harus tinggalkan legasi yang baik," ujar Ahok.

Ahok juga mengungkapkan alasan melakukan pertemuan di kawasan Simpang Susun Semanggi. Di tempat itu, Ahok ingin menunjukkan bahwa Simpang Semanggi adalah salah satu contoh pembangunan infrastruktur yang memberi nilai manfaat bagi masyarakat.

Karena itu, apabila Pramono-Rano memenangkan Pilgub DKI Jakarta, Ahok berharap pasangan itu dapat meneruskan pola pembangunan infrastruktur seperti yang ia lakukan pada Simpang Susun Semanggi. "Jadi, saya kira inilah yang Mas Pram dan Bang Rano akan teruskan pola-pola kerja sama dengan swasta yang bisa menguntungkan seluruh stakeholder," ungkap Ahok.

Ahok menjelaskan, Simpang Susun Semanggi dibangun tanpa menggunakan APBD. Ia mengeklaim membangun Simpang Susun Semanggi dengan dana kewajiban koefisien lantai bangunan (KLB) perusahaan asal Jepang, Mori Building Company.

"Saya bilang ini bukan CSR. Banyak orang berpikir ini bangunnya CSR, bukan. Ini kewajiban dari perusahaan Jepang. Ini ada kajian dari timnya Universitas Tarumanegara. Jadi kebijakan yang kita bikin itu adalah menguntungkan semua pihak," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika