REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri makin ramai dibicarakan dalam beberapa pekan terakhir. Pertemuan dua tokoh itu dinilai menjadi sinyal bahwa PDIP akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan, peluang PDIP untuk bergabung ke pemerintahan Prabowo sangat terbuka lebar. Meski PDIP merupakan rival Prabowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, bukan tidak mungkin partai berlambang kepala banteng itu dapat bergabung ke pemerintahan.

"Di politik tidak ada yang tidak mungkin. Semua mungkin," kata dia saat dihubungi Republika, Selasa (24/9/2024).

Ia mengingatkan, banyak contoh kasus rival politik menjadi kawan dalam sejarah politik di Indonesia. Salah satunya adalah bergabungnya Prabowo dalam pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi setelah mereka menjadi lawan di Pilpres 2019.

Karena itu, menurut Ujang, bukan suatu yang tidak mungkin apabila PDIP nantinya bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Apalagi, selama ini Prabowo dan Megawati dinilai tak memiliki masalah.

"Yang ada masalah itu adalah Megawati dengan Jokowi, Megawati dengan Prabowo tidak ada masalah. Bahkan, Partai Gerindra menyatakan tidak ada masalah antara dua tokoh itu," ujar dia.

Ujang menambahkan, banyak tanda bahwa kemungkinan PDIP untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo masih cukup besar. Mengingat, Prabowo juga hendak mengajak semua pihak untuk bergabung dalam pemerintahannya.

"Banyak indikasinya, yaitu pertemuan Megawati-Prabowo. Lalu UU MD3 yang sekarang isunya tak ramai. Jadi saya melihat banyak tanda kalau PDIP akan masuk pemerintahan," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika