REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah memilih sikap sebagai partai penyeimbang pemerintahan Prabowo-Gibran. Sikap ini sebagai kata lain dari posisi politik PDIP yang memastikan tidak akan menjadi oposisi.

"Setiap kebijakan pemerintah yang baik harus didukung dan diapresiasi, yang kurang sempurna disempurnakan, yang kurang tepat dikritisi, yang salah diingatkan agar kembali rel dan arah yang seharusnya," kata Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menjelaskan sikap partainya kepada Republika, Senin (4/8/2025).

Sebagai anggota Komisi II DPR RI, Deddy mencontohkan bakal memantau kerja kementerian dan lembaga yang berada di bawah pengawasannya. "Pelaksana kerja eksekutif itu kabinet yang menjadi mitra kerja legislatif. Legislatif diberi tugas oleh UU untuk mengelola kebijakan anggaran, melakukan fungsi legislasi dan pengawasan pengelolaan kekuasaan," ujar Deddy.

Deddy menegaskan sikap ini dapat dimaknai PDIP akan ikut mendorong stabilitas politik. Deddy menekankan pentingnya iklim kondusif bagi kehidupan berbangsa.

"Sebagai kekuatan penyeimbang maka PDIP akan berusaha sekuat mungkin untuk membangun stabilitas politik dan iklim yang kondusif agar pemerintah dapat bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara," ujar Deddy.

Sebelumnya, Ketum PDIP terpilih Megawati Soekarnoputri menegaskan posisi partainya bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Megawati menempatkan partainya sebagai partai penyeimbang.

Hal itu dikatakan Megawati dalam pidatonya saat hari kedua kongres keenam PDIP di Badung, Bali pada Sabtu (2/8/2025). Megawati memilih tak beroposisi dengan pemerintah.

"PDIP tidak memposisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan," kata Megawati.

Megawati menyampaikan sikap itu sesuai dengan prinsip yang dipegang PDIP. Megawati berharap partai penyeimbang dapat memastikan pembangunan sesuai kepentingan rakyat.

"Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," ujar Megawati.

Ikuti Whatsapp Channel Republika