REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Desakan Zionis Israel terhadap negara-negara yang mengirimkan pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) agar menarik diri dari Lebanon, dianggap angin lalu. Tentara Nasional Indonesia (TNI) menolak menarik mundur Kontingen Garuda yang tergabung dalam pasukan perdamaian UNIFIL di Lebanon.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Markas Besar (Mabes) TNI Mayor Jenderal (Mayjen) Hariyanto menegaskan, otoritas militer Indonesia, hanya akan menarik pasukannya dari Lebanon jika atas perintah PBB.
Mayjen Hariyanto mengakui, situasi keamanan di Lebanon saat ini memang dalam status merah. Situasi tersebut menyusul peperangan yang masih terus terjadi antara pasukan penjajahan Israel (IDF) dengan kelompok perlawanan Hizbullah di selatan Lebanon.
Pertempuran juga terjadi di beberapa wilayah di Zona Biru, lokasi penempatan Pasukan Perdamaian PBB, termasuk Kontingen Garuda dari TNI. “Perkembangan situasi di Lebanon, sampai saat ini masih terjadi penyerangan di wilayah tersebut,” begitu kata Mayjen Hariyanto kepada Republika, di Jakarta, Senin (7/10/2024).
Ia mengatakan, ada sekitar seribu pasukan TNI yang tergabung dalam UNIFIL Lebanon. “Dan hingga saat ini, belum ada rencana untuk penarikan personel TNI dari daerah kamp-kamp Lebanon,” begitu ujar Mayjen Hariyanto.
TNI memastikan, akan tetap menjalankan perannya sebagai pasukan personel perdamaian di bawah bendera PBB. Dan kata dia, TNI, hanya akan tunduk pada perintah dari PBB. “TNI akan tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang dimandatkan oleh UN (United Nation/PBB). Dan rencana kontijensi evakuasi Satgas TNI, hanya sesuai dengan perintah dari Force Commander UNIFIL,” sambung Mayjen Hariyanto.
Peperangan antara kelompok pejuang Hezbullah dan tentara Zionis Israel pecah di Lebanon. Di perbatasan Lebanon Selatan, pertempuran darat masih terjadi hingga saat ini. Di perbatasan tersebut, terdapat sejumlah pasukan militer dari berbagai negara yang tergabung dalam misi perdamaian UNIFIL Lebanon di bawah bendera PBB. Termasuk pasukan perdamaian dari TNI.
Baru-baru ini, otoritas militer Zionis Israel meminta agar negara-negara yang mengirimkan militernya untuk misi perdamaian di Lebanon angkat kaki dari wilayah tersebut. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk operasi perdamaian, Jean-Pierre Lacroix, memastikan pada Kamis (3/10/2024) bahwa pasukan penjaga perdamaian di Lebanon akan melanjutkan misinya.
"Pasukan penjaga perdamaian UNIFIL (Pasukan Sementara PBB di Lebanon) merasa berkewajiban untuk melanjutkan," ujar Lacroix kepada wartawan selama konferensi pers di markas besar PBB di New York.
Lacroix mengungkapkan bahwa ada 10.058 pasukan penjaga perdamaian di Lebanon, yang merasa berkewajiban menjalankan mandat yang diberikan kepada mereka oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pasukan, ujarnya, juga merasa berkewajiban menjaga penduduk Lebanon selatan. Meskipun banyak menghadapi tantangan, kata Lacroix, misi menjaga perdamaian akan terus dilanjutkan dan memastikan bahwa “rencana darurat sudah siap dan selalu diperbarui”.
"Tentu saja, kami sudah menyiapkan beberapa skenario kedua kalau situasi memburuk, sampai ke skenario terburuk yang mungkin terjadi, yang diharapkan tidak sampai pada evakuasi sebagian dan total," imbuhnya.
Dia menekankan bahwa akibat pertempuran yang sedang terjadi, sangat sulit untuk menilai dengan pasti bagaimana keadaan akan berkembang. Mengenai tujuan UNIFIL untuk melindungi warga sipil di Lebanon, Lacroix mengatakan "pasukan penjaga perdamaian akan melakukan segala daya mereka untuk melindungi penduduk", tanpa memberikan keterangan lebih lanjut.
Irlandia, salah-satu negara yang mengirimkan pasukan perdamaiannya, juga menentang keras desakan Zionis Israel tersebut. Presiden Irlandia Michael Higgins dalam penyampaian terbuka menegaskan Zionis Israel keterlaluan memerintahkan pasukan perdamaian PBB untuk mundur dari zona biru misi perdamaian.
Ini mengingat hanya PBB yang memiliki kewenangan untuk memerintahkan agar pasukan perdamaian PBB mundur dari zona perdamaian. “Sangat keterlaluan bahwa pasukan Israel telah mengancam pasukan penjaga perdamaian PBB,” begitu kata Higgins.
