Jumat 18 Oct 2024 04:49 WIB

Skor PISA RI Jeblok Semasa Rezim Nadiem Makarim, Apa yang Harus Dibenahi Prof Mu'ti?

Skor PISA Indonesia 2022 masih jauh di bawah rata-rata global.

Tangkapan layar Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim dalam Raker bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Selasa (21/5/2024).
Foto: ANTARA/Astrid Faidlatul Habibah
Tangkapan layar Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim dalam Raker bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Selasa (21/5/2024).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu’ti mengaku akan diamanahi jabatan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto. Menyambut rezim pendidikan baru, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengungkap sejumlah kelemahan yang seharusnya dibenahi Mu’ti.

Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo merujuk skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia yang jeblok selama di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim. PISA merupakan tes di tingkat dunia yang dipakai guna menilai dan mengevaluasi kemampuan siswa berusia 15 tahun dalam membaca, matematika, dan sains. 

Baca Juga

Tercatat, data skor PISA Indonesia pada 2022 ternyata masih di bawah rata-rata global yang tergabung dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 

Adapun rata-rata skor matematika siswa Indonesia bernilai 366 poin, padahal rata-rata OECD adalah 472 poin. Terkait kemampuan membaca, skor rata-rata siswa Indonesia adalah 359 poin, lalu rata-rata OECD adalah 476 poin. Mengenai kemampuan sains, skor siswa Indonesia rata-rata 383 poin, tertinggal dengan rata-rata OECD sebesar 485 poin. 

 

"Ketika anak Indonesia di bawah kementerian saat ini atau di bawah Menteri Pak Nadiem mengalami penurunan skor PISA. Ini tentu saja akan berpengaruh ke depan," ujar Heru saat diwawancara Republika pada Kamis (17/10/2024).

photo
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). - (Kemendikbud)

Karena itu, Heru menilai konsep Merdeka Belajar yang digagas Menteri Pendidikan Nadiem Makarim layak dievaluasi. Dia menilai ada kelemahan Merdeka Belajar yang patut jadi perhatian meski ada kelebihannya tersendiri. Salah satunya kebijakan tersebut memudahkan guru. 

"Pendidikan di Indonesia pada saat era Mas Nadiem ini bisa dikatakan penggunaan platform Merdeka Belajar itu memudahkan banyak guru dengan digitalisasi," kata Heru. 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement