REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga menjadi fokus pemerintahan saat ini. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Namun, situasi di lapangan masih banyak tantangan. Ternyata ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani hutang lama. Hal itu mempersulit yang bersangkutan saat melakukan pengajuan pinjaman ke Bank. Keadaan tersebut disampaikan oleh adik Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo dalam sebuah acara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
"Ada utang 20 tahun lalu, utang dari krismon (krisis moneter) 98, utang dari 2008 (krisis ekonomi), utang dari mana-mana, 5-6 juta petani dan nelayan," ujar Hashim di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (23/10/2024).
Ia melanjutkan, kondisi demikian menyebabkan para petani dan nelayan ini tidak dapat meminjam dana dari perbankan. "Setiap kali mereka masuk SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) ditolak," ujar Hashim.
Itu karena adanya utang tersebut. Ternyata, utang-utang tersebut telah dihapusbukukan. Telah diganti dengan asuransi Bank. Sayangnya, hak tagih dari Bank belum dihapus. Sehingga sekitar 5-6 juta petani dan nelayan itu kesulitan mengajukan kredit pinjaman untuk mengelola usaha. Alhasil, jalan lain ditempuh.
"Mereka tidak bisa dapat kredit (Bank) lalu mereka ke mana? Ke rentenir dan pinjol (pinjaman online). Saya baru tahu enam bulan lalu, saya nggak tau pinjol apa. Memang konglomerat Pak, nggak perlu pinjol. Tapi kita konglomerat punya hati nurani kan. Saat dengar kaget saya. Waktu itu saya sampaikan ke Pak Prabowo, ini harus diubah. Ini tahun lalu ya," tutur Hasim.