REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Kelompok bersenjata Papua Merdeka mengancam akan membunuhi warga pendatang non-Papua yang datang ke Tanah Papua. Ancaman tersebut sebagai respons penolakan kelompok separatisme itu atas program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tentang transmigrasi ke Bumi Cenderawasih.

Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB - OPM) Sebby Sambom mengatakan, Tanah Papua hanya untuk rakyat Papua. “Markas Pusat TPNPB mengeluarkan pernyataan tolak program transmigrasi ala Presiden Indonesia Prabowo Subianto,” kata Sebby dalam siaran pers TPNPB - OPM yang diterima wartawan di Jakarta, Senin (4/11/2024).

“Jika pemerintah Indonesia tidak mengindahkan pernyataan TPNPB, maka kami siap bunuh orang-orang imigran di Papua,” kata Sebby.

TPNPB-OPM, kata Sebby menegaskan, program transmigrasi tersebut, adalah bagian dari upaya pendudukan. “Orang-orang imigran, mereka adalah bagian dari pendudukan ilegal yang datang (ke Papua) untuk merampas tanah leluhur kami bangsa Papua,” ujar Sebby.

TPNPB-OPM, kata Sebby meminta agar Presiden Prabowo tak coba-coba menjalankan pemerintahannya dengan melaksanakan program perpindahan penduduk dari luar Papua, ke Tanah Papua. “Pemerintah Indonesia segera tiadakan program transmigrasi ke Papua,” kata Sebby.

Presiden Prabowo mewacanakan untuk menghidupkan kembali program transmigrasi. Yaitu program untuk memindahkan sebagian masyarakat, terutama dari Pulau Jawa ke wilayah-wilayah yang tingkat populasinya rendah. Salah-satu wilayah yang sejak lama menjadi tujuan transmigrasi adalah Papua.

Program tersebut, selain untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa, di era pemerintahan Prabowo kali ini, diandalkan untuk memperkuat ketahanan program pangan. Karena para transmigran tersebut, di wilayah barunya akan diberikan lahan untuk perkebunan.

Program transmigrasi tersebut, saat ini belum terealisasikan. Akan tetapi, di Papua sejumlah aksi penolakan sudah bermunculan. Aksi-aksi demonstrasi dilakukan untuk menolak program tranmigrasi tersebut.

Sejumlah tokoh lokal di Papua menilai, program transmigrasi tersebut dikhawatirkan akan semakin menyingkirkan orang-orang asli Papua (OAP). Pun disebutkan, program transmigrasi tersebut membuka ruang konflik sosial terkait perebutan lahan-lahan adat yang dimiliki warga Papua.

Ikuti Whatsapp Channel Republika