REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 3, Ahmad Syaikhu menampung aspirasi dari segenap elemen masyarakat Kota Bandung. Salah satunya dari para pengemudi ojek online (Ojol) yang meminta kesejahteraannya diperhatikan.
Aspirasi tersebut diserap Ahmad Syaikhu saat menikmati sarapan bersama masyarakat Kota Bandung di Sekretariat Bersama (Sekber) Jabar ASIH, Jalan Diponegoro nomor 21, Rabu (6/11/2024).
"Tadi kita juga banyak ngobrol-ngobrol dengan warga Bandung terkait dengan masalah apa yang dihadapi. Dari sisi para pengemudi ojek online, mereka juga tentu sangat berharap agar kesejahteraan mereka itu bisa lebih baik," ucap Syaikhu.
Ahmad Syaikhu yang berpasangan dengan Ilham Habibie (ASIH) ini mengatakan, para pengemudi ojol ini meminta agar pemerintah mengatur tarif layanan yang selama ini ditentukan aplikator.
"Tentu dengan lebih baik mereka berharap kalau bisa potongan dari providernya bisa diperkecil itu harapan-harapan yang disampaikan kepada saya," ungkapnya.
Bukan hanya itu, masyarakat juga mengeluhkan terkait dengan minimnya lahan parkir di Kota Bandung.
"Mereka ada yang mengeluhkan beberapa hal terkait dengan infrastruktur seperti tadi banyak mobil-mobil yang parkir di trotoar sehingga menganggu kelancaran dan bahaya bagi para pengendara," imbuhnya.
Terkait dengan masalah sampah dan banjir, kata Syaikhu, bahwa persoalan tersebut perlu diatasi dengan langkah kolaborasi antara pemerintah provinsi dan daerah.
"Kalau kita melihat persoalan banjir ini satu sisi kan ada dampak dari sampah, sampah yang engga terkendali. Jadi penataan ini tentu harus bersama-sama antara pemerintah kota/kabupaten dan provinsi karena tentu wilayah-wilayah banjir ada di kabupaten," katanya.
Dengan begitu, penanganan sampah dan banjir khususnya di wilayah Bandung Raya ini akan saling terintegrasi.
"Dari mulai sampah kemudian saluran air maupun kaitan-kaitan penghijauan yang perlu dilakukan di daerah-daerah yang menjadi tampungan air. Saya kira ini harus dilakukan bersama-sama," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika