REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Karim Suryadi mempertanyakan netralitas dewan etik Persepi (Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia). Apalagi Anggota Dewan Etik Persepi yakni Saiful Mujani juga merupakan pemilik lembaga survei.
“Yang menjadi pertanyaan saya bagaimana tingkat independensi dan obyektifitas dewan etik. Apakah dewan etik keanggotannya itu terbebas dari kepentingan lembaga survei atau tidak?," terang Prof Karim, Senin (11/11).
Seperti diketahui Saiful Mujani adalah pendiri LSI dan pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif pada tahun 2005 hingga 2007. Kemudian di tahun 2011, Saiful Mujani mendirikan lembaga survei dan konsultasi politik yakni Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
Berdasarkan hal tersebut Prof Karim meragukan netralitas dari dewan etik persepi. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap anggota Persepi dengan anggota dewan etik yang merupakan pemilik lembaga survei bisa berpotensi besar menyebabkan konflik kepentingan.
Apalagi telah beredar luas group chat Persepi yang dimotori oleh Saiful Mujani menargetkan hasil survei Poltracking Indonesia yang berbeda dari LSI di Pilkada DKI Jakarta. Di mana dalam survei tersebut Poltracking menemukan elektabilitas pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono memimpin dengan elektabilitas 51,6 persen.
Kemudian paslon nomor urut 3 Pramono-Rano berada di urutan kedua dengan elektabilitas sebesar 36,4 persen. Selanjutnya, paslon independen dan nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, elektabilitasnya sebesar 3,9 persen.
Sementara Hasil jajak pendapat LSI memperlihatkan Pramono Agung-Rano Karno unggul pada Pilkada Jakarta 2024 dengan elektabilitas sebesar 41,6 persen. Sementara, paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono mencatatkan tingkat keterpilihan sebesar 37,4 persen.
Sedangkan perolehan elektabilitas paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana cenderung stagnan sebesar 6,6 persen. Survei yang digelar LSI pada 10-17 Oktober 2024 ini melibatkan 1.200 responden warga Jakarta yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.
Karena perbedaan hasil survei tersebut, Saiful Mujani bahkan mengutarakan maksudnya untuk mengadili dan memecat Poltracking dari Persepi.
"Jadi publik bertanya-tanya, apakah murni ingin menegakan etik atau jangan-jangan rebutan kavling, rebutan lahan. Itu yang tidak baik," ujar Prof Karim.
Saiful Mujani sendiri telah membenarkan dirinya yang mengirimkan chat tersebut di grup chat Persepi.
“Ya, saya yang chat,” ujar Saiful Mujani saat dikonfirmasi.
Di dalam grup chat tersebut Saiful Mujani menuliskan.
“Rilis Poltracking dipercepat, kita lihat hasilnya apa beda signifikan dengan LSI. Mohon Sekretariat inventarisir agar lembaga survei enggak ngebingungin masyarakat dan konsumen,” tulis Saiful Mujani.
Kemudian, ditulis lagi, “Bocorannya sudah beredar kan, 51,6 dan 36,4. Kalau benar, kita adili. Sudah lama Persepi enggak memecat anggotanya”.
Di dalam grup chat tersebut Saiful Mujani juga mengungkapkan kekhwatirannya hasil survei yang berbeda dapat membuat bingung konsumen. Konsumen yang dimaksud oleh Saiful Mujani adalah para pengguna jasa survei.
Dalam hal ini kemungkinan besar adalah pihak-pihak yang berkepentingan di dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.
“Pengguna jasa survei. Siapa saja yang berkepentingan dengan hasil survei,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika