REPUBLIKA.CO.ID, TELAVIV -- Menteri Keamanan Israel Israel Katz menyetujui penerbitan 7.000 surat perintah wajib militer bagi warga Israel ultra-Ortodoks, yang akan dimulai pada pekan depan. Perintah tersebut menuai kritik tajam dari partai ultra-Ortodoks United Torah Judaism (UTJ), yang merupakan mitra koalisi utama, demikian dilaporkan The Times of Israel pada Jumat (15/11/2024).

Keputusan yang pada awalnya dibuat oleh mantan Menteri Keamanan Yoav Gallant sebelum dipecat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dipertahankan oleh Katz meski ada suara agar surat tersebut dibatalkan. Militer penjajah Israel mengonfirmasi, seribu perintah pertama akan dikeluarkan pada Ahad, sementara sisanya akan didistribusikan dalam beberapa bulan mendatang.

Katz menyatakan, kementeriannya bertujuan untuk melakukan “dialog mendalam” dengan semua pemangku kepentingan untuk mendorong integrasi para rekrutan ultra-Ortodoks ke dalam militer dengan tetap menghormati praktik-praktik keagamaan mereka. Dia juga berjanji untuk menciptakan “lingkungan yang mendukung” untuk layanan mereka.

Komunitas ultra-Ortodoks telah lama menolak wajib militer, dan sebagai gantinya mengadvokasi pengecualian militer untuk siswa yeshiva. Pengecualian ini, yang berlaku selama beberapa dekade, diputuskan ilegal oleh Pengadilan Tinggi pada Juni lalu sehingga mendorong seruan dari UTJ dan partai-partai Shas untuk membuat undang-undang yang memformalkan pengaturan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika