REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan Prabowo Subianto menetapkan sejumlah target besar selama lima tahun ke depan. Salah satunya, pertumbuhan ekonomi menyentuh angka 8 persen.

Bagaimana strategi mencapai hal itu? Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan, pemerintah merumuskan dengan baik, cara menuju apa yang diharapkan bisa tercapai. Ia menerangkan, pertama-tama perlu diketahui substansi dari target besar itu.

"Kenapa harus 8 persen? Karena kita ingin menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas untuk masyarakat Indonesia. Kita ingin mengejar untuk bisa mencapai pendapatan per kapita yang lebih tinggi," kata Amalia dalam sebuah diskusi INDEF di Jakarta, Kamis (21/11/2024).

Artinya, lanjut dia, syarat pertama yang harus dilakukan adalah mendorong investasi. Tidak hanya dari investasi pemerintah, tetapi investasi swasta, BUMN, bahkan penanaman modal asing harus didorong lebih besar lagi. Ini agar bisa memberikan kontribusi terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Tentunya pemerintah perlu melakukan langkah-langkah konkret penyederhanan perizinan, penciptaan iklim usaha yang kondusif. Kemudian memastikan investasi-investasi besar ini dapat berjalan baik di tanah air. Di saat bersamaan Bappenas menyusun proyek strategis nasional (PSN). Di mana PSN itu adalah investasi pemerintah, swasta, BUMN, yang sangat-sangat strategis memberikan dukungan terhadap penciptaan pertumbuhan ekonomi 8 persen.

"Plus juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan konektivitas domestik di Indonesia," ujar Amalia.

Berikutnya adalah industrialisasi. Perlu adanya insentif yang tepat guna menarik minat para investor. Jadi insentif itu akan difokuskan kepada sektor-sektor yang menciptakan nilai tambah tinggi. Kemudian pengembangan investasi akan berbasis pada keunggulan daerah.

Ketiga, peningkatan iklim investasi. Pemerintah fokus pada kebutuhan untuk menarik investasi. Selanjutnya adalah ekspor tentunya. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, maka ekspor akan menjadi strategi utama pemerintah. Ini akan didukung oleh penguatan partisipasi dalam rantai global.

"Bapak dan ibu, ekspor Indonesia ke depan itu akan betul-betul diarahkan bagi ekspor produk manufaktur yang bernilai tambah tinggi, bukan ekspor produk mentah," tutur Amalia.

Artinya pemerintah membatasi ekspor barang mentah dan menciptakan ekspor olahan atau hilirisasi. Opsi demikian bisa memberikan penciptaan pertumbuhan ekonomi, terutama bagi daerah-daerah yang memang melakukan hilirisasi seperti di Maluku Utara, Sulawesi Tengah. Ke depan, pekerjaan rumahnya bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi itu akan lebih inklusif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika