REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Indonesia dan Malaysia menyatakan kekesalannya dan sangat kecewa setelah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) kembali gagal mengesahkan resolusi yang bertujuan untuk memberlakukan gencatan senjata dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan di Gaza, Palestina.
Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan penyesalan atas kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam mengesahkan rancangan resolusi untuk gencatan senjata di Gaza.
“Indonesia menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan PBB pada 20 November 2024 mengesahkan rancangan resolusi untuk gencatan senjata di Gaza dan dilepaskannya seluruh sandera,” menurut pernyataan dari akun resmi Kemlu RI di X @Kemlu_RI, Kamis (21/11/2024).
Kemlu RI menilai kegagalan tersebut menghambat proses perdamaian dan semakin memperburuk penderitaan rakyat Palestina.
Indonesia pun mendorong komunitas internasional untuk melakukan semua langkah yang diperlukan agar gencatan senjata permanen di Gaza segera tercapai, serta penyaluran bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina bisa segera dilakukan.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) melalui siaran pers yang dikeluarkan di Putrajaya, Kamis, menyoroti rancangan resolusi yang mendapat dukungan mayoritas anggota DK PBB namun digagalkan melalui penggunaan veto pada Rabu (20/11/2024).
Penggunaan hak veto itu dianggap mematahkan harapan masyarakat internasional untuk mengakhiri kejahatan genosida di Gaza serta melemahkan upaya yang sedang berlangsung untuk menemukan solusi bagi krisis tersebut.
Malaysia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan tegas untuk mengakhiri bencana kemanusiaan di Gaza.
DK juga diminta menjalankan peran utamanya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mempertahankan prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam Piagam PBB, dan melindungi supremasi hukum internasional.
Pernyataan Wisma Putra itu menyebutkan bahwa Malaysia tetap menegakkan solidaritas bagi Palestina, dan menegaskan kembali komitmennya yang teguh untuk menemukan solusi damai dan abadi pada masalah Palestina.
Sementara itu saat sesi tanya jawab selama sidang parlemen di Gedung Dewan Rakyat, Kuala Lumpur, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan dirinya membawa isu Gaza pada sidang APEC di Peru dan G20 di Brasil baru-baru ini.
Isu itu, ujarnya, ia sampaikan di hadapan para pemimpin dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping.
Anwar menggarisbawahi bahwa Malaysia merupakan salah satu negara yang lantang menyuarakan isu Palestina.
Reformasi PBB
Di sela-sela sidang G20 di Brasil, kata Anwar, ia juga melakukan pembicaraan dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva serta Presiden Republik Afrika Selatan secara terpisah guna merangkai strategi untuk memberikan pendekatan baru.