REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Tentara Israel gagal mencapai tujuan dalam perang melawan para pejuang Hizbullah yang dimulai pada Oktober 2023. Demikian pernyataan kelompok Lebanon tersebut. Pada Rabu pukul 02:00 GMT (09.00 WIB), perjanjian gencatan senjata antara Lebanon dan Israel mulai berlaku.
"Perlawanan yang mulia... telah terus berjuang dengan pengorbanan selama lebih dari 13 bulan dan berhasil meraih kemenangan atas musuh... Kata terakhir disampaikan di medan pertempuran, di mana para pejuang dengan gigih berhasil menggagalkan rencana musuh dan memberikan kekalahan pada tentara mereka (Israel)," demikian isi pernyataan Hizbullah pada Rabu (27/11).
Sejak Oktober 2023, pejuang Hizbullah telah melancarkan 4.637 operasi terhadap pasukan Israel. Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa sejak 17 September tahun ini, kelompok itu melaksanakan rata-rata 23 operasi per hari.
"Serangan-serangan tersebut menargetkan markas militer musuh, kota-kota, dan permukiman Israel, baik di perbatasan Israel maupun di luar Tel Aviv. Selain itu, Hizbullah berhasil melakukan serangan strategis dan menunjukkan perlawanan heroik terhadap upaya operasi darat di wilayah Lebanon," lanjut pernyataan itu.
Hizbullah menegaskan bahwa para pejuangnya tetap dalam kesiapan tempur penuh untuk menghadapi kemungkinan serangan dari Israel.
Pada Selasa (26/11) malam, kabinet Israel menyetujui perjanjian gencatan senjata dengan Lebanon melalui suara mayoritas mutlak. Kepala otoritas pemerintahan Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pentingnya gencatan senjata tersebut dan mengatakan bahwa Israel akan merespons jika pertempuran kembali berlanjut.
Presiden AS Joe Biden mengumumkan pada Selasa bahwa pemerintah Israel dan Lebanon telah menyetujui proposal gencatan senjata dari Washington, yang mencakup penarikan pasukan Israel dari Lebanon dalam waktu 60 hari. Berdasarkan rencana tersebut, tentara Lebanon akan mengambil alih kendali wilayah Lebanon selatan, sementara Hizbullah akan memindahkan pasukannya ke utara Sungai Litani.
Sebuah komite internasional yang dipimpin oleh AS akan dibentuk untuk memantau kepatuhan kedua belah pihak terhadap ketentuan perjanjian gencatan senjata. Washington juga sepakat memberikan jaminan kepada Israel, termasuk dukungan terhadap tindakan militer Israel terhadap ancaman yang muncul dari Lebanon, serta langkah-langkah untuk mencegah kemungkinan kembalinya keberadaan militer Hizbullah di Lebanon selatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika