REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengingatkan supaya kader partai, Tim Pemenangan dan Paslon dari PDIP tak terpengaruh hasil Quick Count (QC) dari sejumlah lembaga survei.
Berdasarkan informasi dan pengolahan data yang dilakukan internal dan eksternal, Deddy mengamati berbagai indikasi yang mengarah pada upaya sistematis membangun opini publik lewat QC itu. Deddy menyimpulkan narasi yang diharapkan oleh pihak-pihak tertentu itu adalah menciptakan opini "kalah".
“Jika agenda ini berhasil maka akan menghancurkan moral force atau semangat jajaran partai, Tim Pemenangan dan Paslon dalam mengawal proses penghitungan manual berjenjang,” kata Deddy dalam keterangannya pada Rabu (27/11/2024).
Deddy mengingatkan yang menentukan menang kalah itu adalah perhitungan manual, bukan QC. Sehingga DPP PDIP telah mengeluarkan seruan kepada seluruh pihak terkait agar terus mengawal dokumen C1, C Hasil dan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan yang bakal dilakukan besok (28/11/2024) di seluruh Indonesia.
“Perhitungan suara Kecamatan (PPK) tersebut sangat penting,” kata Anggota DPR RI dari Kalimantan Utara tersebut.
Menurut Deddy, keanehan banyak ditemukan pada beberapa QC tingkat Kabupaten-Kota dan Provinsi. Sebagai contoh Deddy, menyebut provinsi seperti Kepulauan Riau, Jawa Timur, Jawa Tengah Daerah Khusus Jakarta, Banten, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur.
“Hasil Exit Poll dan rekap C1 di daerah-daerah di atas tidak konsisten dengan QC yang ada. Demikian pula Sumatera Utara dan Kota Medan, jika melihat kondisi banjir di wilayah Medan dan wilayah penyangganya, patut ditengarai hasil QC tersebut patut diragukan,” ucap Anggota Komisi 2 DPR RI itu.
Khusus di Jakarta, data kamar hitung internal menunjukkan angka di kisaran 52-53%. Tetapi beberapa lembaga mengeluarkan hasil QC di bawah 50%.
"Kami menengarai ada upaya mempengaruhi hasil pilgub agar berjalan 2 putaran," ujar Deddy.
Deddy mengatakan sesungguhnya QC adalah metode yang baik dan dapat diterima sebagai benchmark hasil pemilu. Tetapi pengalaman pemilu legislatif dan presiden 2024 menunjukkan QC dapat diintervensi di tingkat hulu yaitu hasil yang disampaikan dari TPS yang ditunjuk sebagai sampling.
“Sekarang kan semua lembaga pelaksana QC harus melaporkan secara detail lokasi sampling nya, ini membuka peluang intervensi. Jadi ini bukan soal tidak percaya QC, tetapi karena adanya indikasi faktor kerawanan di hulu dan di hilir,” ujar Deddy.
“Oleh karena itu, kami sudah memerintahkan agar saksi-saksi dan para simpatisan terus mengawal proses perhitungan suara manual berjenjang hingga proses di Mahkamah Konsitusi,” ucap Deddy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika