REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan kerja (kunker) pada masa reses persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 ke Kota Denpasar Provinsi Bali dalam rangka peninjauan terkait lokasi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Kunker dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2024 dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto.
Dalam pernyataannya, Siti Hediati menyinggung swasembada pangan. Itu tertuang dalam Astacita Presiden 2024-2029. Salah satu cara untuk mencapainya, yakni melalui peningkatan produksi pertanian.
"Terdapat beberapa tantangan selain produktivitas lahan yang masih rendah juga dikarenakan terjadinya alih fungsi lahan pertanian," kata wanita yang akrab disapa Titik Soeharto ini, dalam keterangan resmi Kementerian Pertanian (Kementan), dikutip Selasa (10/12/2024).
Dari hasil kunjungan, dia mendapat laporan kondisi eksisting sawah, masuk kedalam pendataan LBS 2024 dan ditetapkan sebagai KP2B dalam RTRW yakni kondisi sawah terkurung bangunan dan berpotensi terjadi alih fungsi lahan.
"Ini menunjukkan telah terjadi penimbunan tanah pada lahan sawah yang telah ditetapkan sebagai LP2B dan terindikasi terjadi alih fungsi lahan," Titik Soeharto.
Diketahui, kebijakan Perlindungan Lahan di Kota Denpasar diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar, dengan telah menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 1.082 Ha.
Sebaran luas LBS Kota Denpasar Tahun 2019 seluas 2.164 Ha, luas LBS yang terlindungi dan ditetapkan menjadi KP2B seluas 1.082 Ha atau 50% dari lahan sawah eksisting. Hasil Overlay LBS 2019 dengan 2024 diketahui indikasi alihfungsi lahan sawah seluas 824 Ha (38 persen dari total LBS 2019).
"Perlindungan lahan pertanian menjadi penting untuk menjaga lahan pertanian yang sudah eksisting saat ini agar tetap menjadi lahan sawah untuk budidaya pertanian pangan.” jelasnya.
Titik menegaskan, kunjungan kerja ini dilaksanakan bertujuan untuk meninjau permasalahan alih fungsi lahan pertanian termasuk mitigasi dan solusi yang diperlukan untuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian.
"Salah satunya melalui program brigade pangan/petani millenial yang perlu difokuskan juga ke Provinsi Bali, dikarenakan minat pemuda di Provinsi Bali masih minim ke sektor pertanian, maka dengan insentif bantuan seperti alsintan pada program ini diharapkan meningkatkan minat petani milenial ," ungkapnya.
Plt Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan Husnain menyampaikan bahwa, program Kementan di antaranya pompanisasi perlu dilakukan di Provinsi Bali yang selaras dengan upaya melindungi lahan pertanian dari alih fungsi lahan.
"Kementan saat ini akan melakukan sosialisasi secara masif untuk perlindungan lahan pertanian LP2B dengan bersinergi bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota," ujar Husnain.
Sebelumnya Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan tegas menyoroti urgensi perlindungan lahan, karena transformasi dari lahan pertanian ke non-pertanian berpotensi memberikan dampak serius terhadap ketersediaan pangan.
"Jika alih fungsi lahan dibiarkan terus, masyarakat kita akan mengalami kelangkaan pangan," kata Amran.
Untuk memperkuat perlindungan dari alih fungsi lahan, Mentan menyoroti perlunya komitmen pimpinan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam menerapkan UU No.41/2009.
"Tentunya perlu koordinasi intensif antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri, terutama dalam pembinaan dan monitoring perlindungan lahan serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian," ujar Amran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika