REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong penguatan kemitraan antara industri dan peternak untuk kebangkitan sektor persusuan nasional melalui peningkatan produksi, kualitas, dan keberlanjutan usaha peternakan sapi perah.
"Kami mendorong industri pengolahan susu atau IPS untuk aktif bermitra dengan koperasi dan peternak lokal. IPS harus ikut berperan dalam mendukung peningkatan populasi sapi perah nasional," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan Agung Suganda dalam keterangan di Jakarta, Ahad (15/12/2024).
Dia menyampaikan bahwa pihaknya sedang menyiapkan regulasi. Seluruh IPS diminta untuk berkomitmen mendukung Pemerintah meningkatkan populasi sapi perah.
"Pemerintah tidak memaksa, hanya kita meminta industri ikut memperhatikan nasib rakyat,” ujarnya.
Agung mengungkapkan bahwa Pemerintah sedang menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Produksi Susu Nasional. Regulasi ini akan menjadi pijakan untuk memastikan penyerapan susu segar dari peternak dan menekan impor bahan baku susu.
"Langkah-langkah strategis juga dilakukan melalui pengusulan 30 lokasi menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN)," tuturnya.
Dengan status PSN, lanjut Agung, biaya sewa lahan akan lebih murah, ditambah dengan dukungan infrastruktur dan logistik. Hal itu termasuk dalam RPJMN 2025-2029 yang akan memperkuat ekosistem persusuan nasional.
Dia menyampaikan bahwa industri persusuan nasional mendapat perhatian serius dari Kementerian Pertanian menyusul dampak Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada 2022.
"Wabah PMK menurunkan populasi sapi perah lebih dari 10 persen dan menekan produktivitas hingga 30-40 persen. Dampaknya luar biasa bagi persusuan nasional,” ujar Agung saat meninjau fasilitas Milk Collection Center (MCC) yang merupakan hasil kemitraan PT. Frisian Flag Indonesia (FFI) dengan Koperasi SAE Pujon, di Malang, Jawa Timur.
Dia menyebutkan bahwa saat ini konsumsi susu Indonesia baru mencapai 16 liter per kapita per tahun, jauh di bawah Vietnam yang sudah mencapai 26 liter.
"Kami ingin susu masuk dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden, agar masyarakat lebih teredukasi dan gizi anak-anak Indonesia terpenuhi,” tambahnya.
Untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor susu yang saat ini mencapai 80 persen dari kebutuhan nasional, Pemerintah menargetkan penambahan populasi sapi perah sebanyak 1 juta ekor dalam lima tahun ke depan hingga 2029.
“Pada 2025, target kami adalah mendatangkan 200 ribu ekor sapi perah. Saat ini, sudah ada komitmen investor yang akan mendatangkan 185 ribu ekor sapi tahun 2025. Artinya, kita hanya butuh 15 ribu ekor lagi untuk mencapai target tahun depan,” jelas Agung.
Agung turut mengapresiasi langkah PT Frisian Flag Indonesia (FFI) bersama Koperasi SAE Pujon yang membangun fasilitas Milk Collection Center (MCC).
“Fasilitas ini menjawab keraguan terkait kualitas susu dari peternak, sehingga semakin mudah diterima oleh industri,” kata Agung.
Kemitraan ini menjadi bukti nyata bagaimana koperasi dan perusahaan swasta dapat berkolaborasi untuk memperkuat sektor peternakan.
"Ini contoh yang bisa diterapkan di daerah lain. Pemerintah tidak memaksa, tetapi kami meminta semua pihak di industri susu untuk memperhatikan nasib peternak,” tegasnya.
Dengan berbagai langkah strategis ini, Ditjen PKH Kementan optimistis industri persusuan nasional dapat kembali bangkit dan berkembang.
"Semoga ini menjadi penggerak dan pendorong bagi seluruh sektor untuk memperkuat persusuan Indonesia, sehingga lebih mandiri, berkualitas, dan memberikan kesejahteraan bagi peternak," kata Agung.
"Dari upaya ini, harapan besar muncul untuk Indonesia yang lebih kuat dalam memenuhi kebutuhan susu nasional dan menekan ketergantungan impor," tambah Agung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika