Senin 16 Dec 2024 13:27 WIB

Pajak Naik 12 Persen, Netflix, Spotify dan Layanan Digital Lainnya Kena Dampaknya

Kebijakan pajak pertambahan nilai bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Friska Yolandha
Logo Netflix. Pemerintah resmi mengumumkan bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.
Foto: AP Photo/Richard Drew, File
Logo Netflix. Pemerintah resmi mengumumkan bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah resmi mengumumkan bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Kenaikan ini mencakup berbagai barang dan jasa, termasuk layanan digital seperti Netflix dan Spotify, yang akan dikenakan tarif PPN penuh.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengonfirmasi layanan seperti Netflix dan Spotify termasuk dalam kategori yang akan dikenakan tarif PPN 12 persen mulai tahun depan. "Ya, Netflix dan Spotify akan dikenakan PPN 12 persen," ujar Suryo saat ditemui usai Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi di Jakarta, Senin (16/12/2024) 

Baca Juga

Namun, beberapa barang dan jasa tetap akan dibebaskan dari PPN, termasuk kebutuhan pokok seperti beras, daging, dan ikan. Untuk barang-barang seperti minyak goreng dan tepung terigu, pemerintah memberikan tarif PPN yang lebih rendah, yakni 1 persen yang ditanggung oleh pemerintah.

photo
FILE - Aplikasi Spotify - (AP Photo/Patrick Semansky, File)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama ekonomi Indonesia. Untuk itu, pemerintah memberikan berbagai stimulus, termasuk diskon tarif listrik 50 persen selama dua bulan untuk pelanggan dengan daya di bawah 2.200 VA," jelas Airlangga.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menambahkan, kebijakan ini akan didukung oleh APBN untuk memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga. "Meski terdapat ketidakpastian global, kami akan terus mendukung ekonomi domestik dengan kebijakan yang tepat," ujar Sri Mulyani.

Sebagai bagian dari kebijakan stimulan, pemerintah juga memperpanjang fasilitas PPh final 0,5 persen bagi UMKM dan memberikan bantuan pangan kepada 16 juta rumah tangga kurang mampu.

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement