Kamis 26 Dec 2024 10:28 WIB

Perusahaan Cokelat Cadbury Didepak dari Kerjaan Inggris Setelah 170 Tahun

Keputusan pencabutan surat perintah kerajaan akan mempengaruhi perusahaan.

Perusahaan pembuat coklat yang bermarkas di Birmingham, Cadbury, diberhentikan sebagai pemasok cokelat resmi kerjaan Inggris setelah 170 tahun melayani kerajaan. (ilustrasi)
Foto: Theguardian.com
Perusahaan pembuat coklat yang bermarkas di Birmingham, Cadbury, diberhentikan sebagai pemasok cokelat resmi kerjaan Inggris setelah 170 tahun melayani kerajaan. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, BIRMINGHAM -- Perusahaan pembuat coklat yang bermarkas di Birmingham, Cadbury, diberhentikan sebagai pemasok cokelat resmi kerjaan Inggris setelah 170 tahun melayani kerajaan. Salah satu alasannya perusahaan yang menaungi Cadbury “masih beroperasi di Rusia” setelah invasi Rusia ke Ukraina.

Cadbury pertama dianugerahi surat perintah kerajaan pertamanya sebagai produsen coklat dan kakao oleh Ratu Victoria pada tahun 1854. Namun perusahaan tersebut telah kehilangan dukungan di bawah pemerintahan Raja Charles.

Pemilik Cadbury di AS, Mondelez International, mengatakan pihaknya kecewa karena surat perintah kerajaan tersebut dicabut. Raja telah memberikan surat perintah kerajaan kepada 386 perusahaan yang sebelumnya memegang surat perintah dari Ratu Elizabeth II, termasuk John Lewis, Heinz dan Nestle.

Perusahaan yang memegang Surat Perintah Penunjukan Kerajaan, diakui sebagai penyedia barang atau jasa kepada monarki. Di antara nama baru pemegang surat perintah Raja adalah banyak perusahaan yang menjual makanan dan minuman, seperti Moet dan Chandon, Weetabix dan pembuat coklat Bendicks dan Prestat Ltd.

Pemegang surat perintah diperbolehkan untuk menggunakan lambang kerajaan yang terkait dengan mereka pada kemasan, sebagai bagian dari iklan atau pada alat tulis.

Awal tahun ini, Raja Charles didesak oleh kelompok kampanye B4Ukraine untuk menarik surat perintah dari perusahaan-perusahaan yang “masih beroperasi di Rusia” setelah invasi ke Ukraina. Mereka menyebut nama Mondelez dan perusahaan barang konsumen Unilever, yang juga telah dicabut dukungannya.

“Meskipun kami kecewa menjadi salah satu dari ratusan bisnis dan merek lain di Inggris yang tidak mendapatkan surat perintah baru, kami bangga telah memegang surat perintah tersebut sebelumnya, dan kami sepenuhnya menghormati keputusan tersebut,” kata juru bicara Mondelez dilansir laman BBC.

Unilever menambahkan pihaknya “sangat bangga” dengan sejarah panjang merek-mereknya dalam memasok kebutuhan rumah tangga kerajaan, kebanyakan mereka menerima surat perintah dari Ratu Elizabeth II. Kini Cadbury adalah salah satu merek dan produk yang surat perintahnya telah ditarik di bawah pemerintahan Raja Charles.

Prof David Bailey, dari Birmingham Business School, mengatakan keputusan pencabutan surat perintah kerajaan akan mempengaruhi perusahaan, karena merek tersebut harus menghapusnya dari semua kemasan. "Surat perintah kerajaan adalah semacam persetujuan, yang dianggap membawa manfaat signifikan bagi perekonomian Inggris," katanya.

Berbicara kepada BBC Radio WM, Prof Bailey mengatakan perusahaan-perusahaan Inggris juga mendapat manfaat dari pemberian dukungan kerajaan. “Untuk apa surat perintah kerajaan, jika tidak untuk membantu lapangan kerja dan produksi Inggris?” ujarnya.

 

Raksasa coklat Inggris ini merayakan hari jadinya yang ke-200 awal tahun ini, setelah pendirinya John Cadbury membuka toko kelontong yang menjual coklat dan minum coklat di Birmingham pada 4 Maret 1824. Merek tersebut berkembang ketika putra-putranya mengambil alih bisnis tersebut, akhirnya membangun pabrik Bournville yang menjadi produsen kakao terbesar di dunia.

Perusahaan makanan Amerika, Kraft, mengambil alih merek tersebut melalui pengambilalihan yang kontroversial pada tahun 2010, dan Cadbury kemudian menjadi bagian dari divisi Mondelez pada tahun 2012.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement