REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan sedang menunggu laporan dari Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu terkait spin-off BTN Syariah. Proses spin-off bank pelat merah tersebut dikabarkan telah rampung.
"Untuk spin-off BTN Syariah, saya menunggu laporan dari Direktur Utama BTN minggu ini," ujar Erick Thohir usai Acara BNIDirect Appreciation Night di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025) malam.
BTN diketahui melakukan proses uji tuntas atau due diligence sejak tahun lalu dalam mencari opsi terbaik pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS)-nya. Dikabarkan proses tersebut kini sudah rampung, sehingga langkah spin-off BTN Syariah semakin dekat untuk direalisasikan.
Rencana ini sejalan dengan visi yang tercantum dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027. Roadmap tersebut bertujuan mengembangkan perbankan syariah yang sehat, efisien, berintegritas, dan berdaya saing, serta berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional demi kemaslahatan masyarakat.
Langkah ini juga sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (UUS), yang bertujuan menciptakan industri perbankan syariah nasional yang stabil dan mampu bersaing di tengah dinamika industri perbankan yang semakin kompleks.
Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sutan Emir Hidayat menilai spin-off BTN Syariah menjadi Bank Umum Syariah (BUS) akan memperkuat industri keuangan syariah Indonesia.
“Kehadiran BTN Syariah sebagai BUS dapat menjadi penyeimbang Bank Syariah Indonesia (BSI), sehingga kompetisi dalam industri keuangan syariah menjadi lebih sehat. Semakin cepat BTN Syariah bertransformasi menjadi BUS, semakin baik, mengingat potensi pasar industri keuangan syariah yang terus tumbuh pesat,” kata Emir kepada Republika.
Menurut Emir, BTN Syariah telah memenuhi syarat regulasi untuk spin-off karena total asetnya melampaui Rp 50 triliun, bahkan mencapai Rp 58 triliun hingga kuartal III 2024. Selain itu, langkah ini akan mendukung program pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, mengingat minat masyarakat terhadap KPR Syariah yang semakin tinggi.
Jika BTN Syariah resmi menjadi BUS, peluangnya untuk meningkatkan fungsi intermediasi dan mencari sumber pendanaan alternatif semakin besar. Selain itu, penerapan kebijakan loan-to-value (LTV) hingga 100 persen atau pembelian rumah tanpa uang muka semakin memperkuat urgensi spin-off tersebut.
“Spin-off BTN Syariah akan menciptakan nilai tambah (unlock value) yang berkontribusi terhadap peningkatan aset dan kinerja keuangan BTN sebagai induk. Hal ini mirip dengan keberhasilan Bank Syariah Indonesia setelah merger bank syariah milik Himbara,” tambah Emir.
Emir menegaskan, kehadiran BTN Syariah sebagai BUS juga penting untuk menciptakan kompetisi yang lebih seimbang di industri perbankan syariah.
“Jika hanya ada BSI yang mendominasi, lalu kedua ada Bank Muamalat maka persaingan akan jomplang (timpang). BTN Syariah dapat menjadi mitra tanding (sparing partner) yang seimbang bagi BSI, sesuai arah pengembangan perbankan syariah yang digariskan OJK,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika