Tahun 2024 menjadi tahun penting bagi hubungan Indonesia-Cina dalam kerja sama yang menguntungkan melalui pengakuan atas produk bersertifikasi. Badan Standardisasi Nasional (BSN), mewakili Indonesia, dan State Administration for Market Regulation (SAMR), mewakili Cina, telah melakukan kerja sama di bidang penilaian kesesuaian.
Kerja sama strategis ini, kata Kepala BSN Kukuh S Achmad, dilakukan untuk mencegah barang Cina yang tidak standar beredar di Indonesia. Pemerintah ingin pastikan barang dari Cina dijamin mutu dan keamanannya.
“Kita perlu lihat satu, dua, tiga tahun ke depan. Bisa jadi, barang dari Cina akan menurun jumlahnya,” kata Kukuh dalam Konferensi Pers bertajuk "Refleksi BSN Tahun 2024 dan Outlook 2025" di Kantor BSN, Jakarta, pada Kamis (16/1/2025).
Kukuh menyatakan, jaminan standar dilakukan oleh masing-masing negara. Dengan kerja sama ini diharap dapat mempermudah perdagangan Indonesia-Cina. “Yang penuhi syarat saja yangdityukardagangkan. Barang yang masuk harus memenuhi persyaratan kita,” kata Kukuh.
Nota kesepahaman (MoU) untk kerja sama ini telah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Menteri SAMR pada 9 November 2024, di hadapan Presiden RI, Prabowo Subianto, di Cina. MoU ini menjadi yang pertama di Asia untuk kerja sama di bidang penilaian kesesuaian dan menjadi landasan penting dalam memperkuat hubungan dagang antara kedua negara.
“Nota kesepahaman ini diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global,” ujar Kukuh.
Pada Desember 2024, SAMR telah berkunjung ke Indonesia, yaitu ke Kantor BSN, Jakarta. Dalam pertemuan itu disepakati, fokus utama kerja sama ini adalah saling pengakuan di bidang prosedur penilaian kesesuaian.
Hal itu untuk memastikan bahwa produk Cina yang masuk ke Indonesia telah memenuhi persyaratan minimal yang telah ditentukan oleh Pemerintah Cina. Di sisi lain produk lokal Indonesia yang bersertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) dapat lebih mudah diterima di pasar Cina.
Maka, pada tahun 2025, BSN akan terus menargetkan pengembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian yang berfokus di bidang hilirisasi, kemandirian energi, swasembada pangan, serta ekonomi hijau, dan ekonomi biru. BSN berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.
Kukuh menjelaskan, pada 2024, Infrastruktur Mutu Indonesia, yang terdiri dari standardisasi, akreditasi dan metrologi, menduduki peringkat 27 dari 185 negara di dunia berdasarkan hasil penelitian Global Quality Infrastructure Index (GQII). Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki Infrastruktur Mutu Nasional paling unggul di ASEAN dan berada di peringkat ke-16 dari anggota G20. Pengembangan infrastruktur mutu nasional tidak bisa dilepaskan dari tugas BSN.
Tak hanya hanya barang Cina yang menjadi fokus BSN. Selain melakukan kerja sama strategis dengan Cina untuk menjamin barang Cina yang beredar di Indonesia memiliki sertifikasi, BSN juga terus ikut mengembangkan standar di tingkat internasional.
Usulan Indonesia tentang Standar Sistem Peringatan Dini Gerakan Tanah disetujui dan ditetapkan menjadi standar internasional. Yaitu ISO 22328-2:2024 berjudul Security and resilience — Emergency management — Part 2: Guidelines for the implementation of a community-based early warning system for landslides.
Standar ini melengkapi seri standar internasional ISO sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) yang telah diusulkan oleh Indonesia sebelumnya. Keberhasilan ini menunjukkan kontribusi besar Indonesia, yang menjadi pusat rujukan internasional di bidang mitigasi kebencanaan, khususnya bencana tanah longsor.
“Kami juga memastikan kompetensi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) di Indonesia. Pada tahun 2024, BSN melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) melakukan akreditasi terhadap 339 LPK,” ujar Kukuh.
Dalam mengoperasikan sistem akreditasi yang berorientasi kepada kompetensi, konsistensi, dan imparsialitas, sampai tahun 2024, BSN melalui KAN mengoperasikan 41 skema akreditasi dan 18 skema diantaranya telah mendapat pengakuan internasional.
BSN menunjukkan komitmen bersama pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai Emisi Nol Bersih pada tahun 2060 atau lebih cepat, khususnya partisipasi dalam menyediakan acuan standar yang dibutuhkan. Tidak hanya standar, tetapi terkait akreditasinya, saat ini telah ada 7 Lembaga Validasi dan Verifikasi (LVV) yang diakreditasi KAN untuk lingkup skema GRK NEK.
Selain itu, melalui pengelolaan Standar Nasional Ukuran (SNSU), tahun 2024 BSN telah melakukan pelayanan kalibrasi dan menerbitkan 2.423 sertifikat kalibrasi. Hingga tahun 2024 SNSU BSN mendapatkan 161 pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi.
BSN juga memberikan perhatian pada pengembangan SDM standardisasi dan penilaian kesesuaian, dengan memberikan pelatihan standardisasi dan penilaian kesesuaian melalui e-learning. Pada 2024 telah dikeluarkan 8.162 sertifikat.
Priyantono Oemar
Ikuti Whatsapp Channel Republika