REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyambut gembira kabar adanya gencatan senjata antara pejuang rakyat sipil Palestina, Hamas, dan Israel. Selama kira-kira 15 bulan terakhir, kedua belah pihak telah berkonflik secara tak seimbang, sehingga pasukan zionis (IDF) melakukan genosida di Jalur Gaza.
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Syafiq Mughni mengatakan, gencatan senjata merupakan kabar gembira bukan hanya bagi rakyat Palestina di Jalur Gaza, melainkan juga dunia. Pihaknya berharap, genosida yang dilakukan Israel di wilayah Palestina itu dapat segera berakhir dengan adanya kesepakatan penghentian tembak-menembak ini.
“Kami menyambut gembira gencatan senjata itu, karena menjadi peluang untuk perdamaian dan kemaslahatan rakyat Gaza secara keseluruhan dan juga Palestina secara keseluruhan,” ujar Syafiq Mughni, dikutip Republika dari laman resmi Muhammadiyah, Kamis (16/1/2025).
Upaya damai melalui gencatan senjata juga harus disertai kesungguhan untuk menghentikan kekerasan terhadap rakyat Palestina di sepanjang Jalur Gaza. Dalam hal ini, dunia menanti komitmen Israel dalam memenuhi poin-poin yang sudah disepakati.
Dilansir Al Jazeera, gencatan senjata antara Israel dan Hamas akan efektif berlaku pada Ahad, 19 Januari 2024. Syafiq berharap, rakyat Palestina di Jalur Gaza dapat segera menikmati hasil dari perjanjian itu. Bagaimanapun, sejarah mencatat, sudah sering kali dan berulang kali entitas zionis mengingkari kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat.
“Dan kadang kesepakatan-kesepakatan multilateral pun dilanggar oleh Israel,” katanya.
Di tengah skeptisme perdamaian di sana, katanya, Muhammadiyah dan bahkan dunia internasional menaruh harapan besar untuk terus ikut mendukung kemerdekaan Palestina.
Syafiq mengingatkan, dunia Barat, khususnya Amerika Serikat (AS) kerap menjadi kunci ketidakadilan dan terkatung-katungnya nasib Palestina. Karena itu, Muhammadiyah mengimbau Washington DC agar mengurangi keterlibatan dalam menyokong kesewenang-wenangan Israel. Bahkan, kebijakan AS di level internasional dan forum PBB kerap memperumit proses kemerdekaan dan pengakuan kedaulatan Palestina.
Muhammadiyah juga berharap pemerintah Indonesia bisa terlibat lebih aktif lagi dalam proses kemerdekaan Palestina. Salah satunya, dengan konsisten mendukung Palestina sebagai anggota sah PBB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika