REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) menunjuk dan mengangkat ketua umum yang baru untuk periode kepengurusan 2025-2027 yakni Ferry Irawan. Penunjukkan itu berdasarkan kesepatan Dewan Pembina YKMI yang dilakukan beberapa waktu lalu di Jakarta.
Terbentuknya kepengurusan baru YKMI ini makin menambah harapan baru bagi masyarakat muslim di Indonesia. Pasalnya organisasi nirlaba ini kerap melakukan langkah hukum, demonstrasi dan tindakan-tindakan yang bernuansa pembelaan terhadap hak-hak konsumen muslim di Indonesia.
Tahun 2022 lalu, YKMI memenangkan gugatan permohonan hak uji materil atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, lewat Putusan Mahkamah Agung RI No. 31P/HUM/2022 Tanggal 14 April 2022. Putusan itu mewajibkan Pemerintah untuk wajib menyediakan vaksin halal kepada umat Islam di Indonesia.
Atas putusan dimaksud, ternyata YKMI mendapati pihak Kementerian Kesehatan tidak melaksanakan dan mematuhi, maka YKMI kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan itu kemudian dikabulkan Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam nomor perkara:
28/G/2023/PTUN.JKT. Langkah hukum itu menunjukkan YKMI sangat serius dalam mengadvokasi kepentingan muslim di Indonesia untuk mendapatkan jaminan produk halal sesuai amanat UU Jaminan Produk Halal.
Ketua umum YKMI, Ferry Irawan mengatakan, “Perjuangan YKMI harus terus dilanjutkan demi kepentingan umat Islam di Indonesia, karena masih banyak regulasi maupun perbuatan hukum yang sifatnya merugikan umat Islam yang merupakan konsumen terbesar di Indonesia,” tegasnya.
Kedepan, sambungnya, YKMI akan melakukan langkah-langkah secara hukum dan langkah taktis lainnya menghadapi maraknya judi online dan offline, maraknya riba, prostitusi, sampai perbuatan musyrik yang harusnya dilarang pemerintah Indonesia. “Kapan akan memperjuangkan hak-hak umat Islam secara konstitusional sampai kapanpun dan dimanapun, karena hal ini perintah konstitusi dan undang-undang,” tukasnya
Ikuti Whatsapp Channel Republika