REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Kelompok Hamas menuding Israel telah menunda pengiriman bantuan esensial ke Jalur Gaza. Mereka memperingatkan, tindakan tersebut tak sesuai kesepakatan gencatan senjata dan dapat mempengaruhi proses pembebasan warga Israel yang saat ini masih ditawan.
"Kami memperingatkan bahwa penundaan yang terus-menerus dan kegagalan untuk mengatasi poin-poin ini (pengiriman bantuan utama) akan memengaruhi perkembangan alami kesepakatan, termasuk pertukaran tahanan," kata seorang pejabat senior Hamas yang enggan dipublikasikan identitasnya, Rabu (29/1/2025), dikutip laman Al Arabiya.
Pejabat Hamas lainnya mengungkapkan, Hamas telah meminta mediator untuk turun tangan dan menangani aksi penundaan pengiriman bantuan oleh Israel. Dia mengatakan Israel gagal mengirim barang-barang bantuan utama seperti bahan bakar, tenda, mesin berat, dan peralatan lainnya, ke Jalur Gaza.
Penundaan pengiriman bantuan itu tak sejalan dengan kesepakatan gencatan senjata fase pertama yang mulai berlaku pada 19 Januari 2025. "Menurut perjanjian, bahan-bahan ini seharusnya masuk selama pekan pertama gencatan senjata," kata pejabat senior Hamas tersebut.
"Ada ketidakpuasan di antara faksi-faksi perlawanan (Palestina) karena pendudukan (Israel) menunda-nunda dan gagal melaksanakan ketentuan gencatan senjata, khususnya mengenai aspek kemanusiaan," tambah dia.
Sementara itu, sebuah kapal Turki yang mengangkut bantuan untuk warga Palestina di Jalur Gaza telah bersandar di Pelabuhan Al-Arish, Mesir, Rabu (29/1/2025). Itu merupakan kapal pertama pengangkut bantuan untuk warga Gaza sejak tercapainya gencatan senjata pada 15 Januari 2025.
"Kami siap untuk menyembuhkan luka-luka saudara-saudari kami di Gaza dan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal sementara mereka," kata Menteri Dalam Negeri Turki Ali Yerlikaya lewat akun X resminya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika