REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Fadhil Hasan, mengenang almarhum Faisal Basri sebagai figur yang menjunjung tinggi integritas dan memiliki peran penting dalam perbaikan tata kelola pemerintahan. Fadhil terkesan dengan ketegasan saat menolak proyek besar yang ditawarkan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada Indef, meski nilainya amat besar.
"Saat itu Indef masih kesulitan keuangan, tetapi Faisal khawatir lembaga ini dijadikan legitimasi seolah merestui budaya korup pada era tersebut," ujar Fadhil saat diskusi publik dan peresmian Ruang Baca Faisal Basri di Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Menurut Fadhil, Faisal tidak hanya dikenal sebagai seorang pengkritik, tetapi juga sosok yang aktif memberikan kontribusi nyata dalam berbagai pemerintahan sejak era Orde Baru. Faisal terlibat dalam berbagai peran strategis, seperti tim monitoring dan evaluasi di bawah Menteri Keuangan Budiono, Ketua Satgas Pembenahan Tata Kelola Migas, hingga tim reformasi hukum di bawah Mahfud MD.
"Dia tidak hanya mengkritik dari luar, tetapi juga melakukan keterlibatan yang cukup signifikan untuk perbaikan dari dalam," tambah Fadhil.
Fadhil juga terkenang dengan sikap Faisal menolak anggapan Menteri Keuangan Boediono sebagai liberalis ekonomi. Padahal, lanjut Fadhil, Faisal merupakan sosok pengkritik segala kebijakan yang menabrak tata kelola.
"Seolah dia mazhab ekonomi pasar, tapi tidak jarang dia melakukan kritik keras terhadap mazhab itu. Selama dia pandang memberikan manfaat untuk masyarakat, maka mazhab apa pun akan disokong almarhum Faisal," kata Fadhil.