REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menanggapi informasi dari Himpunan Kawasan Industri (HKI) tentang adanya kerugian hingga ratusan triliun akibat investasi yang batal, disinyalir karena aksi premanisme organisasi kemasyarakatan (ormas). Kementerian memastikan akan melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk menindaklanjuti kasus tersebut.
“Tugas kami adalah memfasilitasi permasalahan yang dihadapi oleh para investor. Jadi apabila ada hambatan-hambatan, termasuk itu (premanisme ormas), kami dari Kementerian Investasi akan memfasilitasi. Artinya mencarikan solusi apa-apa saja yang perlu kami koordinasikan dengan Kementerian Lembaga, bahkan dengan pemerintah daerah,” kata Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno usai menghadiri acara New Insight on the Business Environment in Indonesia’s Exploring the World Bank’s Business Ready Report di kawasan Jakarta Selatan, Senin (10/2/2025).
Riyatno mengatakan, pihaknya akan mengundang pihak-pihak terkait untuk menghadiri rapat yang membahas persoalan-persoalan terhambatnya investasi, seperti yang diinformasikan HKI. Ia menegaskan bahwa Kementerian Investasi akan mencarikan solusi, agar iklim investasi juga bisa lebih sehat.
“Kami akan undang rapat dengan kementerian atau lembaga terkait. Membahas apa sih masalahnya, kalau tadi misalnya terkait adanya ormas, kami akan adakan rapat, dan mencarikan solusi bersama,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menyatakan mengalami kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri dampak dari premanisme organisasi kemasyarakatan (ormas).
“Kalau dihitung semuanya, ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang nggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan T (triliun rupiah),” kata Ketua Umum HKI Sanny Iskandar, ditemui usai dialog optimalisasi kawasan industri, di Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Menurutnya, ormas tersebut menyebabkan gangguan keamanan, karena masuk ke kawasan industri untuk melakukan demonstrasi. Sanny menyebut, biasanya ormas tersebut meminta diikutsertakan dalam proses pembangunan ataupun aktivitas pabrik.
“Yang mereka ingin itu adalah supaya yang terkait dengan pabrik, selalu ya, dia kan butuh transportasi, catering atau apa, ingin beli ini, beli itu, mau bangun perluasan pabriknya atau apa, mereka itu minta diserahkan ke mereka,” kata dia.
Sanny mengatakan beberapa investor sudah mengirimkan surat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait premanisme ormas. “Beberapa investor akhirnya nulis surat langsung ke Presiden,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika