REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan pembelian gabah sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto. Ini demi meningkatkan kesejahteraan petani.
Hal itu juga menjadi salah satu upaya untuk mempercepat swasembada pangan di Indonesia. "Saya kira swasembada ini komitmen yang meyakinkan dari Bapak Presiden kita, bahwa programnya sudah jelas, visinya juga sudah jelas tinggal pelaksanaannya saja yang harus kita jaga seperti harga gabah tidak boleh turun dari HPP. Semua sudah diberikan tinggal pelaksanaan yang kita tunggu,” ujar Sudaryono dalam rapat maraton swasembada bersama jajaran Direksi Bulog di Kantor Pusat Kementan, pada akhir pekan lalu.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan HPP gabah untuk masa panen raya 2025 sebesar Rp 6.500 per kilogram. Keputusan ini berlaku sejak 15 Januari 2025, baik untuk pembelian oleh pemerintah maupun penggilingan swasta di seluruh Indonesia.
Wamentan menegaskan serapan gabah sesuai dengan HPP sangat penting dilakukan oleh Bulog. Ini untuk memastikan stok pangan nasional tercukupi dan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia.
Sudaryono menekankan bahwa swasembada pangan merupakan prioritas utama Presiden Prabowo yang harus segera dipenuhi. "Artinya stok nasional harus cukup dan petaninya juga wajib sejahtera," kata tokoh yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Bulog itu.
Menurut Sudaryono, kebijakan ini akan meningkatkan kesejahteraan petani secara perlahan namun pasti. Sehingga, lanjutnya, Indonesia dapat memutus ketergantungan pada impor pangan yang selama ini cukup besar.
“Tujuannya adalah harga pembelian gabah di tingkat petani bisa kita jaga sehingga NTP (nilai tukar petani) juga meningkat," ujar Wamentan, menutup pernyataannya.