REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin (24/2/2025). Lembaga ini ditargetkan menjadi salah satu sovereign wealth fund (SWF) terbesar di dunia, dengan proyeksi pengelolaan aset mencapai lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14.611 triliun.

Sumber utama pendanaan Danantara berasal dari aset-aset tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) besar yang dikonsolidasikan untuk memperkuat investasi strategis nasional. Pemerintah menargetkan dana awal sebesar 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp 325 triliun, yang berasal dari efisiensi anggaran APBN dan dividen BUMN.

Modal awal Danantara diproyeksikan mencapai paling sedikit Rp 1.000 triliun, dengan dana yang dihimpun secara bertahap hingga Rp 750 triliun dari berbagai sumber internal negara.

Menjelang peluncuran Danantara, muncul kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama di media sosial, terkait kemungkinan penyalahgunaan dana seperti yang terjadi dalam kasus 1MDB di Malaysia. Beberapa pengguna media sosial bahkan menyerukan untuk memindahkan tabungan dari rekening bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Royke Tumilaar, menepis isu yang beredar mengenai potensi penarikan besar-besaran dana dari perbankan akibat Danantara. Ia menegaskan bahwa tidak ada penggunaan Dana Pihak Ketiga (DPK) nasabah dalam pendanaan lembaga ini.

"Enggak, itu kan bohong, interpretasi yang salah. DPK-nya kan nggak dipakai, yang dipakai dividen. Jadi salah interpretasi orang-orang berpikir 'wah duitnya mau dipakai', nggak ada. Justru Danantara itu mengelola BUMN supaya bagus, dividennya naik, itu duitnya yang dipakai," ujar Royke di Jakarta, Senin (24/2/2025).

Ikuti Whatsapp Channel Republika