REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mengadakan rapat koordinasi (rakor) dengan Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Indonesia (HIMBARSI), Kamis (26/2/2025).
HIMBARSI merupakan asosiasi BPRS yang sebelumnya bernama ASBISINDO Kompartemen BPRS. Dari pihak KNEKS hadir Bagus Aryo selaku Deputi Direktur Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) KNEKS beserta beberapa analis.
Sedangkan dari HIMBARSI, hadir Alfi Wijaya selaku ketua beserta jajaran pengurus HIMBARSI. Rakor bertempat di Menara Harta Insan Karimah (HIK) Kota Tangerang, Banten ini ingin agar BPRS mampu menjangkau lebih banyak lagi usaha UMKM.
Sebab, hingga saat ini masih banyak UMKM belum terlayani perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.
Pada Maret 2024, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebutkan UMKM yang belum terlayani lembaga jasa keuangan mencapai 47 persen. Maka, jika pada 2023 UMKM ada 66 juta, maka UMKM yang belum terlayani berjumlah 31,02 juta.
Dalam kesempatan tersebut, Bagus Aryo bersyukur karena saat ini ekonomi syariah sudah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN.
Saat ini KNEKS tengah memfinalkan Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) yang merupakan rincian RPJMN khusus untuk ekonomi dan keuangan syariah.
‘’Dalam MEKSI tersebut telah disusun rencana strategis agar BPRS dapat optimal dalam melayani UMKM,’’ kata Bagus yang dikutip Kamis (27/2/2025). Ia menambahkan, ada sejumlah program yang dirancang untuk mewujudkan peran optimal BPRS dalam melayani UMKM.
Di antaranya, apex untuk BPRS, pengembangan produk digital bersama, dan kerja sama BPRS dengan Kementerian UKM misalnya dalam program business matching. Alfi Wijaya menyambut program KNEKS untuk BPRS dan itu selaras dengan aspirasi BPRS.
Bahkan, ujar Alfi, beberapa di antaranya mulai dirintis BPRS yang dikoordinasikan HIMBARSI. Untuk produk bersama berbasis digital telah mulai dirintis oleh HIMBARSI, yaitu dengan adanya tabungan Bersama antara anggota HIMBARSI, bernama Tabungan Ukhuwah.
HIMBARSI membagi pelaksanaan program tersebut ke dalam empat tahapan. Tahapan pertama, adanya standar operasional prosedur (SOP) dan nama produk tabungan yang sama. Tahap kedua yakni saat ini adanya hadiah yang didanai secara bersama anggota HIMBARSI.
Sedangkan untuk menjadi tabungan digital sudah merupakan tahapan keempat. Untuk mencapai tahap keempat tersebut, BPRS memerlukan support adanya afirmasi perizinan bagi BPRS.
Selain disambungkan dengan Kementerian UKM, Alfi menjelasakan HIMBARSI perlu disambungkan juga dengan beberapa kementerian atau lembaga lainnya. Sebagai contoh dengan Kementerian Dalam Negeri sehingga BPRS memiliki akses terhadap data kependudukan.
Bentuk fasilitasi lainnya adalah menyambungkan Pengurus Wilayah (PW) HIMBARSI dengan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) agar dapat bersinergi untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerahnya masing-masing.
Dengan adanya program-program tersebut, KNEKS dan HIMBARSI berkeyakinan makin banyak UMKM yang dapat difasilitasi BPRS. Dengan demikian, BPRS sebagai sahabat UMKM tidak hanya sebatas slogan tetapi benar-benar menjadi kenyataan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika