REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah merancang pembangunan kilang minyak berkapasitas 500 ribu barel per hari. Ini bagian dari 21 proyek yang akan dikerjakan.
Total investasi untuk 21 proyek itu 40 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 657 triliun (kurs Rp 16.438 per dolar AS). Dalam keterangan resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), khusus pembangunan kilang butuh investasi sekitar 12,5 miliar dolar AS atau Rp 204 triliun.
"Ini salah satu yang terbesar nantinya, ini dalam rangka mendorong agar ketahanan energi kita betul-betul lebih baik," kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dikutip Kamis (6/3/2025).
Kilang ini mampu mengolah minyak mentah dari dalam negeri maupun impor. Dengan adanya fasilitas tersebut, diharapkan memproduksi berbagai produk minyak bumi, termasuk BBM, mencapai 531.500 barel per hari, sehingga dapat memperkuat pasokan energi nasional.
Dikutip dari Kementerian ESDM, selain mengurangi ketergantungan pada impor, proyek ini berpotensi menghemat hingga 182,5 juta barel minyak per tahun atau setara 16,7 miliar dolar AS. Tak hanya itu, pembangunan kilang ini juga membuka peluang besar bagi penciptaan lapangan kerja, dengan 63.000 tenaga kerja langsung dan 315.000 tenaga kerja tidak langsung.
Pada Senin (3/3/2025) malam WIB, Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi dan beberapa petinggi lembaga lainnya, bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta. Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang merupakan Ketua Satgas Hilirisasi, Bahlil Lahadalia menerangkan, pertemuan tersebut membahas percepatan 21 proyek strategis nasional dengan total investasi 40 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 657 triliun (kurs Rp16.438/dolar AS).
Sebanyak 21 proyek ini bagian dari aksi hilirisasi yang nominal keseluruhan mencapai 618 miliar dolar AS, pada 2025. Bahlil menerangkan, proyek-proyek ini mencakup sektor energi, pertambangan, kelautan, hingga pertanian.
"Kami telah memutuskan, hilirisasi yang ditargetkan sekitar 618 miliar dolar AS untuk di 2025, kurang lebih sekitar 21 proyek pada tahap pertama, yang total investasinya sekitar 40 miliar dolar AS, dan tadi kita sudah melakukan pembahasan secara detail, termasuk di dalamnya, nama-nama proyek investasi apa saja yang akan kita lakukan," kata Bahlil.
Ia menjelaskan, pertama, pemerintah akan membangun fasilitas penyimpanan (port storage) minyak. Lokasi fasilitas tersebut, salah satu alternatifnya di Pulau Nipa, Provinsi Kepulauan Riau.
Kedua, seperti sudah disinggung di atas negara berencana membangun kilang minyak (refinery) dengan kapasitas mencapai 500 ribu barel. Berikutnya, pemerintah berencana mendanai proyek hilirisasi Dimethyl Ether (DME) berbahan baku batu bara rendah kalori. Ini sebagai substitusi liquefied petroleum gas (LPG). "Ini kita akan lakukan agar betul-betul produknya bisa dipasarkan dalam negeri sebagai substitusi impor," kata Bahlil.
Sisanya, proyek hilirisasi ini menyasar peningkatan nilai tambah produk berbahan baku tembaga, nikel, bauksit, juga aluminium oksida (alumina). Lalu di sektor pertanian, perikanan, juga kehutanan.
Ia menjelaskan, saat ini negara tidak butuh investor asing dalam hal pendanaan 21 proyek hilirisasi tersebut. Menurut Bahlil, melalui kebijakan Presiden, pemerintah dan swasta nasional bertanggung jawab atas hal itu. Pihak asing tetap dibutuhkan dari segi teknologi.
"Yang kita butuhkan dari mereka adalah teknologinya. Uangnya dari pemerintah, dan juga dari swasta nasional. Kemudian bahan bakunya, off-taker-nya pun dari kita. Jadi saya pikir kali ini tak ada lagi ketergantungan terhadap pihak lain," ujar Menteri ESDM.
Salah satu sumber pendanaan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Secara keseluruhan lokasi proyek di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan sebagainya. Sesuai arahan Presiden, hilirisasi terfokus pada 26 komoditas, Di dalamnya ada pengelolaan batu bara, minyak dan gas, perikanan, pertanian, perkebunan, serta kehutanan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika