REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Walk out anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat di sidang paripurna pada Jumat lalu jadi konflik terkini Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan parpol pemenang pemilu itu. Gesekan antara keduanya sedianya sudah berulang kali terjadi.
Menjelang pemilihan kepala daerah Jawa Barat 2024, PDIP sempat mendekati Dedi yang kini juga akrab dipanggil KDM. Namun, PDIP saat itu kemudian menjatuhkan pilihan pada kader mereka sendiri, yakni pasangan Jeje Wiradinata dan Ronald Surapradja.
Menjelang Pilkada Jabar tersebut, survei yang dilakukan sejumlah lembaga penyigi mencatat pukulan pertama KDM terhadap PDIP. Daerah-daerah basis PDIP di Jawa Barat terindikasi berbelok ke pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan. Dalam hasil survei yang dilansir LSI pada 25 Oktober 2024, tercatat bahwa basis ‘merah’ pertama yang jadi korban adalah Kabupaten Ciamis. Di wilayah Jabar selatan ini KDM mengantongi 67,7 persen. Di basis PDIP lainnya yang mewakili wilayah Pantura, Kabupaten Majalengka, survei yang dilakukan Indikator Politik per 2 November, KDM-Erwan semakin tak terkejar dengan 87,7 persen. Tiga paslon lainnya termasuk kontestan dari PDIP hanya mendapatkan angka 2 hingga 3 persen.
KDM-Erwan akhirnya memenangi kontestasi pemilihan kepala daerah Jawa Barat dengan perolehan suara 62 persen suara. Di Kabupaten Ciamis, mereka memeroleh 57 persen suara, dan di Majalengka sebanyak 67 persen suara 'dicuri' KDM-Erwan di kandang banteng.
Gesekan selanjutnya terjadi selepas terjadi banjir besar di sejumlah wilayah Jawa Barat, utamanya di Jabodetabek pada Maret 2025. Kala itu, KDM menyatakan alih fungsi lahan di Puncak jadi salah satu penyebabnya dan mendesak pembongkaran segera. Ketua DPD PDIP Jabar yang juga wakil ketua DPRD Jabar Ono Surono langsung melayangkan kritik. Ia mengatakan, pemerintah provinsi tidak boleh tebang pilih membongkar tempat usaha yang menyalahi aturan.
"PDIP tantang Gubernur Jabar untuk membongkar juga bangunan-bangunan lainnya. Yang milik swasta juga bongkar, jangan hanya yang BUMD," ucap Ono dalam diskusi Fraksi PDIP Jabar di Sekretariat DPRD Jabar, Kamis (20/3/2025) malam. KDM merespons tantangan PDIP Jawa Barat itu dengan mengatakan rencana pembongkaran tersebut bakal dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Februari 2025, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sempat menitahkan kepala daerah kader PDIP agar tak ikut retret di Magelang. KDM menggunakan kesempatan ini untuk mengritik kebijakan tersebut.
"Kalau Bu Mega melarang, itu hak Bu Mega, tapi yang jelas kalau orang sudah menjadi kepala daerah maka dia harus tunduk dan patuh pada apa yang menjadi keputusan pemerintah, baik pusat sampai daerah," kata Dedi di Gedung DPRD Jawa Barat. Ia balik memerintahkan semua kepala daerah baik kota dan kabupaten di Jawa Barat, akan mengikuti kegiatan pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto tersebut. "Jabar semuanya ikut sampai hari ini. Kemudian kan, sudah teralokasikan dan sudah terserap dan tidak mungkin dibatalkan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika