REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan pembaruan mengenai rencana initial public offering (IPO) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BBMI) dan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) DKI Jakarta (Bank DKI). Hingga kini, Bank Muamalat masih berupaya memenuhi persyaratan pencatatan di bursa, sedangkan Bank DKI belum mengajukan permohonan IPO.

“Saat ini PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sudah mendapat pernyataan efektif dari OJK (d.h. Bapepam) sebagai perusahaan publik. Namun, Bank Muamalat memang belum tercatat di PT BEI,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, dalam keterangannya, Selasa (3/6/2025).

Inarno mengungkapkan bahwa Bank Muamalat masih dalam proses memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan untuk dapat melantai di pasar modal.

“Hal ini karena masih terdapat beberapa persyaratan pencatatan di BEI yang belum dapat dipenuhi oleh BBMI. Saat ini BBMI masih berusaha memenuhi semua ketentuan yang dipersyaratkan dalam pencatatan di BEI,” tegasnya.

Sementara itu, terkait Bank DKI, OJK menyampaikan bahwa hingga kini belum ada pengajuan pendaftaran IPO yang masuk.

“Sampai saat ini, belum ada komunikasi resmi antara manajemen Bank DKI maupun pengajuan Pernyataan Pendaftaran untuk IPO saham yang diajukan oleh Bank DKI,” kata Inarno.

Ia menjelaskan, sebelum mengajukan Pernyataan Pendaftaran IPO kepada OJK, rencana IPO saham Bank DKI wajib tercantum terlebih dahulu dalam rencana bisnis bank (RBB). Dalam menyusun dokumen pendaftaran, Bank DKI juga harus memperhatikan kelengkapan, kecukupan, objektivitas, kemudahan pemahaman, serta kejelasan informasi.

Penyusunan dokumen tersebut penting agar Pernyataan Pendaftaran memenuhi prinsip keterbukaan dan memberikan informasi yang memadai bagi para pemegang saham.

Ikuti Whatsapp Channel Republika