REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Presiden Prabowo Subianto segera membentuk tim khusus untuk mengkaji teknis dan kemungkinan kerja sama yang dapat diambil terkait rencana pembentukan kampung jamaah haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi. Hal itu menyikapi pengalihan wewenang pengelolaan haji dari Kemenag ke Badan Penyelenggara Haji (BPH) mulai tahun depan.

"Kampung haji itu, juga Beliau akan membentuk tim untuk mengkaji kemungkinan-kemungkinan yang akan bisa dilakukan oleh Pemerintah (Arab) Saudi dan Pemerintah Indonesia," kata Kepala BPH Mochamad Irfan Yusuf menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di sela lawatan Presiden Prabowo Subianto di Jeddah, Arab Saudi, Kamis (3/7/2025).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) optimistis, kampung haji yang diinginkan oleh Indonesia akan segera terwujud pada masa pemerintahan Presiden Prabowo. "Insya Allah, kampung haji di era Pak Prabowo akan bisa terwujud," kata Zulhas.

Sementara Menteri Agama (Menag) Prof Nasaruddin Umar menjelaskan tim kajian itu nantinya bertugas merumuskan model kerja sama teknis dan regulasi yang dibutuhkan. "Sesuai dengan arahan Presiden, kita sudah bekerja sama dengan BPH untuk segera menindaklanjuti penyusunan undang-undang yang akan mengatur hal tersebut," kata Nasaruddin.

Kepala BPH Mochamad Irfan Yusuf, Menko Zulhas, dan Menag Nasaruddin  tergabung dalam delegasi pemerintah RI yang mendampingi Prabowo saat pertemuan bilateral Indonesia-Arab Saudi di Istana Al-Salam, Jeddah, Arab Saudi, Rabu malam. Pertemuan yang dipimpin oleh oleh Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS) tersebut merupakan rangkaian agenda kenegaraan Prabowo di Jeddah pada 1-3 Juni 2025.

Ikuti Whatsapp Channel Republika