REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bank syariah dinilai belum menjalankan peran secara optimal dalam mendukung pertumbuhan sektor riil dan ekonomi halal. Padahal, laporan Islamic Financial Services Industry (IFSI) Stability Report 2025 mencatat bank-bank syariah, termasuk di Indonesia, memiliki likuiditas berlebih yang belum dimanfaatkan secara produktif.

“Persistennya FDR yang rendah mencerminkan keterbatasan transformasi likuiditas dan intermediasi kredit di beberapa kawasan,” tulis Islamic Financial Services Board (IFSB) dalam laporan yang dikutip Senin (7/7/2025).

Secara global, rasio pembiayaan terhadap simpanan (Financing to Deposit Ratio/FDR) perbankan syariah masih cenderung stagnan. Di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara, bank-bank syariah lebih memilih menahan dana dalam bentuk kas atau menempatkannya pada instrumen jangka pendek seperti sukuk negara. Pola serupa juga terlihat di Indonesia.

“Buffer yang berlebihan menimbulkan opportunity cost dan mengurangi kapasitas bank dalam menyalurkan pembiayaan secara aktif,” lanjut IFSB.

Kondisi ini menjadi tantangan saat dunia tengah bergerak ke arah integrasi gaya hidup digital Muslim dan penguatan ekonomi halal. Dalam State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2023, Indonesia menempati peringkat keempat dunia dalam indikator ekonomi Islam. Namun, kontribusi sektor keuangan syariah terhadap ekspor dan investasi halal dinilai belum signifikan.

Laporan SGIE 2024 yang akan dirilis Selasa (8/7/2025) diperkirakan menyoroti tren baru, yakni tumbuhnya ekonomi halal berbasis digital. Generasi Muslim muda kini semakin memilih produk dan layanan berbasis nilai, teknologi, serta berkelanjutan.

“Islamic finance akan tetap menjadi fondasi utama karena fungsinya sebagai penggerak pembiayaan bagi sektor halal lainnya,” ujar Kepala CSED INDEF Prof Nur Hidayah kepada Republika, Senin (7/7/2025).

“Terobosan seperti Green Sukuk, Cash Waqf Linked Sukuk, serta integrasi ESG-Maqashid dalam keuangan syariah akan memperkuat posisi sektor ini di mata investor global yang menuntut keuangan yang beretika dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Namun, hingga kini belum terlihat gebrakan besar dari industri keuangan syariah nasional. Pakar ekonomi syariah Ronald Rulindo menilai potensi besar belum digarap secara serius.

“Kalau untuk Islamic finance, belum ada gebrakan baru yang terlihat walaupun sudah ada UU P2SK yang memberikan beberapa fleksibilitas untuk industri keuangan syariah,” ujar Ronald kepada Republika.

Ia juga menyoroti minimnya identitas halal di sektor digital nasional, meski secara substansi tidak bertentangan dengan prinsip syariah. “Industri digital kita sifatnya netral, tidak terlalu fokus pada gaya hidup halal, walaupun secara substansi mungkin tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi hasilnya mungkin tidak terekam di SGIE report ini barangkali,” tambahnya.

Dalam laporannya, IFSB menyarankan pemerintah dan otoritas keuangan untuk memperkuat ekosistem sukuk yang likuid dan mudah diakses perbankan. Salah satu langkahnya adalah menerbitkan sukuk pemerintah secara rutin dalam berbagai tenor, agar bank memiliki lebih banyak pilihan dalam mengelola likuiditas.

Tanpa penguatan instrumen dan keberanian mengambil risiko pembiayaan, ekonomi syariah Indonesia dikhawatirkan hanya akan menjadi penonton dalam pertumbuhan ekonomi halal global. Meski diprediksi tetap bertahan di peringkat empat dunia dalam laporan SGIE 2024, tantangan utamanya adalah menjadikan posisi itu sebagai pijakan untuk mengambil peran strategis, bukan sekadar mengikuti tren.

Ikuti Whatsapp Channel Republika