REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Kwarnas Pramuka  diminta serius memegang komitmen untuk mengangsur tunggakan iuran keanggotaan World Organization of the Scout Movement (WOSM). Jika tidak membayar pramuka Indonesia akan kena suspension atau ditangguhkan keanggotaannya.

"Kwarnas mesti transparan kepada Bapak Presiden selaku ketua Mabinas Pramuka dan pimpinan Kwarda seluruh Indonesia, serta menepati janji untuk membayar tunggakan iuran agar ke depannya, Indonesia tidak terkena sanksi," kata Koordinator Gerakan Menegakkan Satya dan Darma Pramuka  (Gemma Pramuka), Djatmiko Rasmin, dalam siaran pers, Selasa (22/7/2025). 

Hal ini disampaikan Sjatmiko terkait dengan kedatangan Sekretaris Jenderal WOSM David Berg dan Direktur Eksekutif Biro Pramuka Regional Asia Pasifik Jose Rizal C. Pangilinan ke Jakarta, pekan lalu. Satu bulan sebelumnya mereka mengirim surat ke pimpinan Kwarnas dengan perihal: Tindak lanjut iuran Keanggotaan WOSM dan permohonan pertemuan dengan Gerakan Pramuka. 

"Membahas dan mengupayakan penyelesaian jangka panjang yang saling menguntungkan terkait dengan kondisi iuran keanggotaan Gerakan Pramuka (WOSM)," tulis surat yang ditandatangani David Berg dan Jose Rizal C. Pangilinan. 

Sejak tujuh tahun ini, Gerakan Pramuka Indonesia menunggak iuran WOSM, yang jika dijumlah keseluruhannya, sekitar 800 ribu dollar AS (sekitar Rp.12,8 miliar).  Jika iuran ini tidak dilunasi, maka Indonesia terancam terkena suspension.

Terkait konsekuensinya bila keanggotaan Gerakan Pramuka ditangguhkan, Djatmiko mengatakan, Indonesia tidak dapat berpartisipasi pada kegiatan kepramukaan tingkat Asia Pasifik dan dunia. Indonesia juga tidak dapat mencalonkan anggotanya untuk menjadi pengurus Komite Kepanduan Asia Pasifik dan dunia, serta tidak dapat melakukan kerja sama dengan mereka.

Menurut mantan Ketua Dewan Kerja Penegak dan Pandega Jakarta ini,  pada September 2023, terjadi kesepakatan antara Kwarnas dengan WOSM untuk membayar 60 ribu dollar AS pada tahun anggaran 2023-2024. Jika uang tersebut dibayar maka seluruh tunggakan dihapuskan. 

Sayangnya Kwarnas tidak komitmen dengan kesepakatan tersebut. Hal ini yang membuat Gerakan Pramuka terancam terkena sanksi. Oleh karena itu petinggi WOSM datang ke Indonesia. 

Ketua Dewan Kerja Penegak dan Pandega Yogyakarta periode 1987-1991, Anis Ilahi mengatakan, iuran WOSM mestinya menjadi prioritas penganggaran Kwarnas. Hal ini karena menyangkut harkat dan martabat bangsa di depan dunia internasional serta komitmen Gerakan Pramuka sebagai bagian dari gerakan kepanduan global.

Menurut Anis, cukup banyak sumber pendanaan untuk menutup iuran WOSM. Baik melalui bantuan Presiden selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional (Mabinas) Pramuka, efisiensi pengelolaan sumber dana dari pemanfaatan aset dan unit usaha kwarnas, gotong royong dengan kwarda dan berbagai sumber lainya. 

Ketua Dewan Kerja Penegak dan Pandega Yogyakarta masa bakti 1972--1975, Priyo Mustiko,  menyayangkan keputusan pimpinan Kwarnas yang melarang keikutsertaan pramuka Indonesia dalam kegiatan di luar negeri terkait efisiensi anggaran. Tiga bulan lalu, ketua Kwarnas membatalkan keikutsertaan Indonesia pada acara  16th World Scout Moot di Portugal, Agustus 2025. Padahal 24 pramuka dari Aceh dan berbagai daerah telah mendaftar dan membayar biaya kegiatan tersebut dari dana pribadi dan kwartir daerah. Tidak ada uang Kwarnas yang keluar. 

Menurut Priyo, kebijakan pimpinan Kwarnas tersebut mundur ke belakang. "Ketua Kwarnas Kak Sultan Hamengku Buwono IX dan pimpinan Kwarnas berikutnya selalu mendorong pramuka Indonesia berpartisipasi di dunia internasional. Banyak manfaat yang didapat adik-adik kita," kata Priyo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika