REPUBLIKA.CO.ID, STOCKHOLM -- Swedia sedang mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi kepada menteri-menteri Kabinet Israel yang berhaluan kanan ekstrem sebagai tanggapan atas krisis kemanusiaan yang semakin buruk di Gaza. Menteri Kerja Sama Pembangunan Internasional dan Perdagangan Luar Negeri Swedia Benjamin Dousa mengkritik blokade bantuan kemanusiaan Israel yang masih berlangsung di Gaza dan mengatakan Uni Eropa harus mengambil tindakan yang lebih tegas dalam menanggapi krisis tersebut, sebutnya kepada Anadolu, Kamis (31/7/2025).
"Pemerintah Swedia sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan tekanan terhadap otoritas Israel, seperti menjatuhkan sanksi kepada menteri-menteri Kabinet Israel yang berhaluan kanan ekstrem dan meninjau kembali perjanjian kemitraan yang ada dengan Israel," ujarnya.
Dousa menggambarkan kondisi kemanusiaan di Gaza sebagai "yang terburuk" sejak konflik dimulai dan menuduh Israel berkontribusi terhadap kelaparan yang meluas melalui operasi militer dan pengepungan yang berkelanjutan.
Meskipun mengakui upaya Uni Eropa untuk memberikan bantuan, Dousa mengatakan bahwa hanya segelintir negara anggota yang saat ini mendukung tindakan yang lebih keras terhadap Israel.
"Kita bisa berbuat lebih banyak, tetapi hanya sedikit dari kita di Uni Eropa. Ada sekitar lima atau enam negara di Uni Eropa yang mendukung tekanan yang ingin diberikan pemerintah Swedia terhadap Israel. Namun, kita bisa meyakinkan lebih banyak negara untuk mendukung Swedia dalam meningkatkan kewaspadaan," ujarnya.
Dalam beberapa bulan terakhir, Swedia telah menggandakan bantuan kemanusiaannya ke Gaza.
"Pemerintah Swedia telah meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza dari 40 juta dolar AS (sekitar Rp658 milyar) pada periode sebelumnya menjadi 80 juta dolar (sekitar Rp1,3 trilyun). Saat ini, tidak ada negara Uni Eropa lain yang mengalokasikan lebih banyak bantuan ke Gaza daripada Swedia," tambahnya.
Tentara Israel, yang mangabaikan seruan internasional untuk gencatan senjata, telah melancarkan serangan brutal di Gaza sejak 7 Oktober 2023, menewaskan lebih dari 60.000 warga Palestina. Pengeboman tanpa henti telah menghancurkan daerah kantong tersebut dan menyebabkan kekurangan pangan. Pada Senin, kelompok hak asasi manusia Israel, B’Tselem, dan Physicians for Human Rights, menuduh Israel melakukan genosida di Gaza, dengan alasan penghancuran sistematis masyarakat Palestina dan pembongkaran sistem perawatan kesehatan yang disengaja di wilayah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika