REPUBLIKA.CO.ID, TRENGGALEK -- Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui PT Jwalita Energi Trenggalek (PT JET) resmi menjalin kerja sama dengan Mbizmarket, mitra resmi Toko Daring Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI), dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat transformasi digital dalam proses pengadaan sekaligus mendukung ekosistem bisnis lokal, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Trenggalek.
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, menegaskan bahwa inisiatif ini akan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.
Mochamad Nur Arifin juga berharap bahwa kerja sama antara PT Jwalita Energi Trenggalek (PT JET) dan Toko Daring Mbizmarket dapat menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan efisiensi serta transparansi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah. Dengan sistem digital ini, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mengakses produk dan jasa dengan lebih mudah, cepat, serta mematuhi prinsip good governance.
"Kami juga mendorong setiap OPD untuk memanfaatkan platform ini guna mengurangi potensi praktik pengadaan yang tidak efisien dan meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah," ujar Nur Arifin.
Selain memberikan manfaat bagi OPD di Trenggalek, inisiatif ini juga membuka peluang baru bagi UMKM lokal. Ia menyebut kerja sama ini tidak hanya berdampak pada efisiensi pengadaan, tetapi juga membuka peluang lebih luas bagi UMKM di Trenggalek. Dengan masuknya mereka ke dalam ekosistem Toko Daring, produk-produk lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk pemerintah daerah lain di Indonesia.
"Harapan kami, hal ini dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal," tambahnya.
Sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Bupati Trenggalek juga melihat potensi model kerja sama ini untuk direplikasi oleh kabupaten lain di Indonesia.
"Digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi di berbagai daerah. Oleh karena itu, kami akan mengevaluasi keberhasilan model ini di Trenggalek dan mempertimbangkan untuk merekomendasikannya sebagai best practice kepada daerah-daerah lain yang tergabung dalam APKASI," pungkasnya.
Sementara, Direktur PT Jwalita Energi Trenggalek, Mardianto Harahap, mengungkapkan bahwa perusahaannya telah menyiapkan berbagai langkah strategis guna memastikan seluruh OPD di Trenggalek dapat segera mengadopsi sistem pengadaan digital.
"PT JET telah menyiapkan serangkaian strategi untuk mempercepat adopsi Toko Daring oleh seluruh OPD di Pemkab Trenggalek. Kami akan melakukan sosialisasi secara masif melalui berbagai kanal, termasuk workshop, pelatihan langsung bagi pengelola pengadaan, serta pendampingan teknis dalam penggunaan platform ini," jelas Mardianto.
Selain produk dan jasa yang telah tercantum di Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), PT JET juga berencana mendorong pengadaan bibit melalui Toko Daring guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sektor pertanian dan kehutanan.
Sedangkan sebagai mitra resmi Toko Daring LKPP, Mbizmarket berkomitmen untuk menyediakan sistem yang mudah diakses oleh seluruh OPD di Pemkab Trenggalek. Herdian Yoki Pradipta, selaku Chief Technology Officer Mbizmarket, menekankan bahwa pihaknya akan menyediakan dukungan penuh dalam implementasi sistem digitalisasi pengadaan barang dan jasa.
"Mbizmarket berkomitmen untuk memberikan pengalaman transaksi yang lebih mudah, cepat, dan aman bagi seluruh OPD di Pemkab Trenggalek. Kami menyediakan sistem yang user-friendly dengan fitur pencarian produk yang komprehensif, serta layanan customer support yang siap membantu setiap OPD dalam proses transaksi," ujar Herdian.
Mbizmarket juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 58, yang memberikan kemudahan dalam pelaporan pajak bagi pembeli dan penyedia.
Selain bekerja sama dengan PT JET, Mbizmarket juga terbuka untuk menjalin kemitraan dengan pihak lain, termasuk BUMD lain dan koperasi di lingkungan pemerintah daerah, guna memperluas ekosistem digital pengadaan di Indonesia.
"Kami percaya bahwa digitalisasi pengadaan dapat memberikan manfaat yang lebih luas jika diadopsi oleh berbagai entitas pemerintah di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kami siap berkolaborasi dengan berbagai mitra yang memiliki visi yang sama dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah," tuturnya.