REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pengamat politik dari Universitas Diponegoro (Undip), Wahid Abdulrahman, mengungkapkan, keputusan pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, disusul instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, merupakan dua hal yang tak bisa dipisahkan. Menurut Wahid, terdapat dua kepentingan yang bertemu dalam peristiwa tersebut. 

"Saya melihat karakter politik di Indonesia, baik nasional maupun daerah, tidak ada ideologi yang bersifat diametris. Semuanya mengambil titik tengah, semuanya bisa menjadi satu jika kepentingan itu bertemu. Ini yang menurut saya tergambar," kata Wahid kepada Republika saat ditanya pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan dukungan PDIP untuk pemerintahan Prabowo, Jumat (1/8/2025). 

Menurut Wahid, pemerintahan Presiden Prabowo membuka diri pada dukungan PDIP. Di sisi lain, PDIP berkepentingan "menyelamatkan" Hasto dari jerat hukuman pidana. Pada momen tersebut kepentingan kedua belah pihak bertemu. 

"Jadi itu tidak bisa dilepaskan dua peristiwa tersebut," ujar lelaki yang meluluskan studi doktornya di Southeast Asian Studies Goethe University Frankfurt Germany. 

Dengan adanya dukungan PDIP, Wahid menilai, pemerintahan Prabowo akan lebih mudah menjalankan program-program serta kebijakan-kebijakannya. "Baik dukungan di DPR maupun di level daerah-daerah," ucapnya. 

Di sisi lain, Wahid melihat momen saat ini sebagai terbangunnya kembali relasi Gerindra dengan PDIP. Menurutnya, pada pemilu 2029 mendatang, pertarungan terbesar berpotensi terjadi antara kedua partai tersebut. 

Dia berpendapat, Gerindra dan PDIP sama-sama sudah mengkalkulasi hal itu. "Kalau keduanya bisa dalam tanda kutip 'bersinergi' selama tiga-empat tahun ke depan, maka di 2029 bisa jadi nanti  lebih smooth," kata Wahid.

Ikuti Whatsapp Channel Republika