REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami apa timbal balik dari pembagian kuota haji khusus sebesar 50 persen berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi.
“Timbal baliknya apa? Ini yang sedang kami telusuri informasi itu,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (12/8/2025) malam.
Asep menjelaskan, KPK akan mendalami timbal balik dari agensi perjalanan haji setelah terbitnya SK yang mengatur kuota haji tambahan yang didapatkan Pemerintah RI dari Pemerintah Arab Saudi sejumlah 20.000 orang dibagi menjadi 10.000 kuota haji reguler, dan 10.000 kuota haji khusus.
“Dari travel (agensi perjalanan haji, red.) mana dan dengan sejumlah berapa? Karena ini harus jelas. Misalkan, karena travel kan banyak, nah ini harus jelas dari siapa (yang diduga memberikan imbal balik, red.),” kata dia.
Lebih lanjut, dia mengatakan, pengusutan tersebut juga dilakukan KPK setelah mengestimasikan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama 2023-2024, yakni mencapai Rp 1 triliun lebih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika