REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta protes masyarakat di Pati, Jawa Tengah (Jateng) tak berujung pada pelengseran Bupati Sudewo. Meski, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui kegeraman warga Pati terhadap Bupati Sudewo terkait kebijakan kenaikan pajak daerah oleh pemerintah setempat yang tak sesuai dengan kemampuan masyarakat. 

“Tolong jangan sampai ada kepentingan politik di balik itu (protes warga di Pati). Tolong jangan lah, bagaimanapun Bupati (Sudewo) itu dipilih oleh rakyat,” ujar Tito di Kelapa Gading, Jakarta Utara (Jakut), pada Kamis (14/8/2025).

Puluhan ribu warga Pati melakukan aksi demonstrasi akbar di Alun-alun Kota Pati, Rabu (13/8/2025). Aksi turun ke jalan masyarakat itu merespons tantangan Bupati Sudewo yang mengaku tak jeri dengan aksi maupun protes warga yang menolak keputusan pemerintah daerah tentang kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.

Demonstrasi warga yang terjadi kemarin, juga berujung rusuh. Kepolisian menembakkan gas air mata dalam membubarkan aksi protes. Tercatat 22 orang terluka dalam aksi kemarin. Dalam tuntutannya, warga meminta agar Bupati Sudewo mencabut keputusan kenaikan PBB-P2 itu.

Warga juga mendesak agar Bupati Sudewo lengser dari jabatannya. Desakan mundur itu lantaran masyarakat Pati menilai Bupati Sudewo arogan dengan menantang-nantang warganya sendiri untuk turun ke jalan. Mendagri Tito mengatakan, protes masyarakat Pati dengan turun ke jalan itu lumrah.

“Tetapi jangan anarkis,” ujar Tito.

Menurut Tito, dari aksi masyarakat, Bupati Sudewo pun menemui warga yang protes dan menyampaikan permohonan maaf. Bahkan kata Tito, Bupati Sudewo sudah mencabut keputusan kenaikan PBB-P2 itu.

“Nah, kemudian kalau ada tuntutan lain, seperti untuk pemakzulan (pelengseran), pemakzulan itu ada mekanismenya,” ujar Tito.

Kemendagri, kata Tito pun terus memantau situasi yang terjadi di Pati saat ini. Termasuk memantau perihal proses politik dari desakan warga agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan pemakzulan terhadap Bupati Sudewo.

“Pemakzulan itu kan ada mekanismenya. Mekanismenya itu melalui mekanisme di DPR (daerah). Dan saya dengan (DPRD) sudah membuat pansus (panitia khusus). Jadi kita ikuti saja itu,” ujar Tito.

Namun kata Tito, agar proses-proses politik dan aksi-aksi protes warga di Pati tersebut tetap menomorsatukan ketertiban. “Tetap jaga situasi agar kondusif. Dan ingat, aturannya (keputusan kenaikan PBB-P2) juga sudah dicabut,” ujar Tito. Karena itu, Tito melanjutkan agar protes, dan aksi-aksi demonstrasi warga Pati dapat setop.

Ikuti Whatsapp Channel Republika