REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) Kementerian Perhubungan, Risal Wasal, mengatakan digitalisasi pembayaran transportasi publik menjadi kunci menekan biaya, meningkatkan efisiensi, dan memperluas jangkauan integrasi transportasi berkelanjutan. Hal ini ia sampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Strategi Perluasan Digitalisasi Pembayaran pada Layanan Transportasi Publik di Indonesia, bagian dari rangkaian East Asia Society for Transportation Studies (EASTS) Conference ke-16 di Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (2/9/2025).

Risal mengungkapkan pengeluaran masyarakat untuk transportasi masih relatif tinggi. Biaya transportasi mencapai 12,46 persen dari total biaya hidup, sementara standar ideal Bank Dunia tidak lebih dari 10 persen. “Biaya sebesar itu tentu menjadi beban bagi masyarakat. Dengan adanya integrasi tarif dan sistem pembayaran terpusat, beban itu bisa ditekan,” ujar Risal dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Selain faktor biaya, ucap Risal, tantangan juga muncul dari tingginya mobilitas masyarakat. Di Jabodetabek, pergerakan harian mencapai lebih dari 75 juta perjalanan. “Tanpa integrasi yang baik, arus mobilitas sebesar ini sulit dikelola secara efektif dan justru menambah beban biaya maupun waktu tempuh bagi masyarakat,” katanya.

Risal menekankan digitalisasi pembayaran dengan sistem tap-in dan tap-out memiliki peran penting dalam menghasilkan data perjalanan. Menurutnya, data tersebut akan menjadi dasar untuk perencanaan kapasitas, penyusunan subsidi tarif, serta memastikan layanan angkutan umum benar-benar saling terhubung, terintegrasi, dan berlanjut.

Integrasi transportasi, lanjut Risal, juga harus menjangkau simpul perkotaan hingga Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). Hal ini tidak hanya menyangkut mobilitas masyarakat, tetapi juga agar distribusi logistik berjalan lancar.

“Tugas kita bagaimana memastikan semuanya seamless, baik secara layanan maupun simpul,” tutur Risal.

Ia menyampaikan saat ini integrasi tarif antarmoda transportasi telah diterapkan di Jakarta pada layanan TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Tarif maksimum ditetapkan Rp 10 ribu untuk perjalanan lintas moda dalam tiga jam. “Ke depan, Ditjen Intram akan memperluas integrasi ini dengan menghubungkan moda lain di bawah PT Kereta Api Indonesia, seperti KAI Commuter dan LRT Jabodebek,” jelasnya.

Risal menilai langkah integrasi tarif ini menjadi pondasi menuju konsep yang lebih luas, yakni Mobility as a Service (MaaS). Dalam konsep ini, berbagai moda transportasi dapat direncanakan, dipesan, dan dibayar dalam satu platform terintegrasi. “Dengan begitu, masyarakat akan menikmati perjalanan yang lebih mudah, murah, dan efisien,” kata Risal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika