REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan likuiditas perbankan merupakan langkah tepat. Namun, agar lebih tepat sasaran, ia menyarankan kebijakan tersebut disertai program insentif bagi rekrutmen pegawai baru di perusahaan sektor padat karya.
“Pemerintah bisa membantu tenaga kerja melalui dukungan kepada perusahaan dengan membayar sebagian gaji pegawai baru. Hal ini diperlukan karena pengusaha saat ini juga sedang dalam fase bertahan,” kata Fakhrul dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (11/9/2025).
Setelah penempatan dana di perbankan, Fakhrul menyarankan pemerintah segera merealisasikan serta meningkatkan kualitas belanja, terutama untuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, pembangunan tiga juta rumah, serta program lain.
“Kebijakan ini dilakukan dengan mengarahkan belanja dalam jumlah besar ke sektor-sektor tertentu, untuk meningkatkan tenaga kerja yang kemudian mendorong perekonomian,” ujarnya.
Menurut Fakhrul, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menerapkan kebijakan reflasi, yaitu langkah pemerintah secara terkoordinasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan aggregate demand ke tingkat yang seharusnya.
“Selama bertahun-tahun, pertumbuhan ekonomi nasional cenderung tertahan oleh kebijakan kontraksi dari aliran darah ekonomi, yakni keuangan. Kita terjebak oleh siklus dolar dan hal-hal lain yang membuat kita bertahan dalam dogma stability over growth,” kata Fakhrul.
Ia melanjutkan, kondisi saat ini mengharuskan pemerintah memberi dukungan ekonomi secara langsung di tengah pelemahan daya beli dan terhambatnya mesin perputaran ekonomi.
“Beberapa tahun terakhir, ekonomi tumbuh tapi tidak berputar. Ini menyebabkan banyak masyarakat tidak menikmati pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Fakhrul menyebut kebijakan reflasi pernah diterapkan di Amerika Serikat pada 1930-an saat terjadi depresi ekonomi, juga di Jepang melalui Abenomics, yang terbukti berhasil mendorong permintaan domestik.
“Ini dibutuhkan karena masalahnya ada di sisi permintaan ekonomi, bukan penawaran,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika