REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI -- Pemkot Cimahi menyiapkan langkah bertahap untuk memperkecil defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 menuju anggaran seimbang (balance budget). Kebijakan ini, sejalan dengan arahan Wali dan Wakil Wali Kota Cimahi, Ngatiyana-Adhitia Yudisthira yang menargetkan defisit APBD dapat mencapai nol persen.

"Kita tidak akan menggunakan skema sefisit tapi berimbang atau nol. Mampunya hanya Rp 1,7 triliun ya sudah kita reduksi sesuai pendapatan. Nanti akan dilihat berdasarkan prioritas. Bisa dilakukan penghilangan kegiatan atau pengurangan volume (kegiatan). Nanti akhirnya di APBD 2026 zero based budgeting," ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Harjono, Senin (22/9/2025).

Dalam poster perencanaan anggaran untuk tahun depan tercantum selisih Rp 222 miliar antara belanja dan pendapatan daerah. Menurut Harjono, dalam perencanaan anggaran yang memunculkan defisit Rp 222 triliun berdasarkan tiga komponen. Pertama pendapatan baik dari pendapatan asli daerah (PAD) maupun dana transfer pemerintah pusat dan Pemprov Jabar.

"Jadi pendapatan itu kita masukan sekitar Rp 1,6 triliun. Jadi dana teransfer perkiraan Rp 1 triliun dari pusat, PAD Rp 550 miliar, dari provinsi sekitar Rp 100 miliar," katanya.

Kemudian, kata dia, Pemkot Cimahi menyusun perencanaan belanja daerah yang memuat visi dan misi Wali-Wakil Wali Kota Cimahi, Ngatiyana-Adhitia Yudisthira, program hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Belanja pegawai pun otomatis masuk dalam perencanaan.

"Ternyata dari segi belanja muncul Rp 1,9 triliun. Selain itu ada lagi dipembiayaan, isinya rencana kita mau utang atau tidak pinjaman daerah. Kemudian ada Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) Rp 154 miliar. Ketika digabung antara kebutuhan belanja dengan pendapatan itu selisihnya Rp 300 miliar, dari Rp 300 miliar sekian kita punya Silpa Rp 154 miliar sehingga defisit Rp 222 miliar itu. Defisit itu bukan berarti kita kekurangan, ini masih dalam tahapan perencanaan," papar Harjono.

Ikuti Whatsapp Channel Republika