REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Pemerintah menegaskan kebijakan hilirisasi Indonesia kepada para pemain mineral dunia guna mendukung pengembangan transisi energi dan peningkatan nilai tambah ekonomi nasional.
“Kami mau semua proses dari raw material (barang mentah) itu ada di Indonesia,” kata Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu di sela forum internasional mineral kritis di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (25/9/2025).
Menurut dia, Indonesia saat ini sedang fokus hilirisasi melalui pengembangan sumber daya mineral yang dimiliki, misalnya pasir silika digunakan sebagai salah satu bahan untuk mendukung panel surya. Kemudian nikel dan kobalt menjadi instrumen penting dalam mendukung baterai kendaraan listrik.
Tantangannya, kata dia, Indonesia membutuhkan teknologi tinggi dan penanam modal untuk mendukung daya saing kompetitif setiap produk yang dihasilkan dari proses hilirisasi sumber daya mineral tersebut.
Untuk itu, pemerintah membuka keran investasi baik dari dalam maupun luar negeri dengan menyediakan regulasi, kebijakan fiskal, hingga kemudahan perizinan. “Bagaimana kami menyediakan perizinan yang lebih cepat dan tepat waktu, kebijakan fiskal yang bisa mendukung tumbuhnya investasi, bagaimana iklim investasi kondusif. Jadi poin-poin itu selalu kami dorong,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Wamen Investasi dan Hilirisasi itu menjelaskan realisasi investasi sektor hilirisasi mineral hingga 1 September 2025 mencapai Rp193,8 triliun atau 12,11 miliar dolar AS (asumsi kurs APBN Rp16.000).
Porsi terbesar adalah nikel Rp94,1 triliun, tembaga Rp40 triliun, bauksit Rp27,7 triliun, besi dan baja Rp21,5 triliun, timah Rp3,5 triliun, serta mineral lain seperti silika, emas, perak, kobalt, mangan, batu bara, dan aspal Buton mencapai Rp7 triliun.
Adapun forum tersebut dihadiri rantai nilai para pemangku kepentingan global, mulai dari pertambangan, manufaktur, pemerintah, hingga investor. “Kami berikan asing itu untuk akses ke sumber daya alam kita, tapi komitmen kami tetap jelas bahwa prosesnya itu harus ada di negara kita,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika