REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan bahwa program-program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan terus berjalan meskipun ada pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini diungkapkan Pramono saat ditemui di kawasan Jakarta Utara pada Jumat.

Beberapa program yang dipastikan tetap berjalan di antaranya adalah Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan program pemutihan ijazah. Pramono menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa program yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat tidak terganggu.

“Tentunya saya akan berusaha semaksimal mungkin agar program-program seperti KJP, KJMU, dan pemutihan ijazah, yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak, tidak terganggu,” ujar Pramono.

Ia juga menyatakan bahwa jika nantinya terjadi pemotongan dana bagi hasil (DBH) oleh pemerintah pusat, maka Pemprov DKI harus siap berinovasi dalam hal pembiayaan ke depannya. “Ya, intinya Jakarta dalam kondisi apapun, DBH dipotong, kita harus siap,” tambah Pramono.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengungkapkan bahwa nilai APBD DKI 2026 berpotensi turun akibat rencana pemangkasan dana transfer ke DKI Jakarta oleh pemerintah pusat. DPRD dan Pemprov DKI telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan proyeksi penerimaan transfer dari pusat mencapai Rp26 triliun.

Namun, dengan adanya perubahan, dana bagi hasil (DBH) yang awalnya diproyeksikan senilai Rp15 triliun menjadi hanya Rp11 triliun. Hal ini diperkirakan akan mengubah postur anggaran secara signifikan. “Karena kita sudah MoU dengan angka Rp95,3 triliun. Kalau kita melihat DBH hari ini, APBD 2026 kita sekitar Rp78 triliun atau Rp79 triliun. Jadi, sangat jauh perubahannya,” jelas Khoirudin.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika