REPUBLIKA.CO.ID, SAN FRANCISCO -- Microsoft adalah raksasa teknologi terbaru yang menyanggah memiliki kontrak dengan pemerintah Amerika Serikat yang kontroversial. Mereka menolak aplikasi Azure digunakan oleh Immigration and Customs Enforcement (ICE)  untuk mengenali wajah imigran.

Pada bulan Januari, diumumkan bahwa  Pemerintah AS dan Azure dari Microsoft bekerja untuk membantu dalam masalah pengenalan wajah dan identifikasi. Teknologi itu menyediakan akses ke teknologi pembelajaran kecerdasan buatan yang mendalam.

Seiring dengan kesepakatan itu, Microsoft mengatakan bangga mendukung program ICE. Namun, secara cepat pernyatan itu dihapus untuk dipebaiki kembali.

Dengan keputusan itu, banyak pihak  meminta karyawan Microsoft untuk mengundurkan diri dari perusahaan atau mendesak CEO Satya Nadella untuk berbicara tentang transaksi perusahaan dengan ICE. Microsoft sejak itu menjawab menghapus konten adalah 'kesalahan' dan mengeluarkan posting berikutnya merupakan tindak lanjut untuk merinci masalah ini.