REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan terus mendorong pembentukan Badan Cyber Nasional (BCN). Badan yang bertugas melakukan koordinasi terkait pengamanan dari kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia siber.
Pembentukan BCN ini pun diharapkan sudah bisa selesai pada tahun ini. ''Targetnya, Insya Allah tahun ini sudah bisa terbentuk,'' kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijanto, di Kantor Kemenkominfo dalam persiapan pelaksanaan Simposium Cyber Security, Kamis (28/5).
Selama ini, proses pembentukan BCN ini sudah dilakukan oleh Kemenkopolhukam. Bahkan, Kemenkopolhukam telah membentuk tim pelaksana, yaitu Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (DK2ICN). Namun memang belum hingga mencapai soal Keputusan Presiden (Keppres) pembetukan BCN.
Selain itu, Kemenkopolhukam bekerja sama dengan Kemenkominfo dan ikatan alumni Lemhanas akan menggelar simposium Cyber Security, yang rencananya bakal digelar di Hotel Borobudur, 3-4 Juni 2015 mendatang. Simposium itu akan mengundang pihak-pihak yang selama ini telah melakukan kajian kejahatan siber, seperti praktisi, akademisi, dan institusi pemerintahan terkait.
''Selanjutnya hasil dari simposium ini akan dilaporkan dan menjadi referensi presiden untuk menimbang langkah selanjutnya atas kebijakan dan ranah hukum untuk dapat melindungi cyber Indonesia,'' ujar Tedjo.
Dalam simposium itu juga dapat diketahui seberapa penting adanya BCN untuk melakukan pengamanan di dunia cyber. Tedjo menegaskan, pembentukan BCN ini merupakan untuk kepentingan nasional, tidak hanya masalah keamanan saja tapi juga masalah prosperity, perbankan, dan penerbangan, dan lainnya. ''Ini harus dilindungi semua,:' ujarnya.
Selama ini, di setiap institusi terkait memang sudah ada bagian yang mengurus masalah pngamanan di dunia siber. Namun, masih diperlukan badan yang mengatur dan mengkoordinir bagian-bagian itu. 'Biar institusi ini tidak bergerak sendiri-sendiri. Jadi mereka terkordinir di bawah badan cyber nasional,'' kata mantan KSAL itu.
Nantinya anggota-anggota pengurus BCN ini akan diseleksi lewat sebuah panitia seleksi. Keanggotaan BCN ini pun tidak semua berasal dari militer, tapi ada pula dari sipil. ''Ada juga dari penerbangan dan perbankan yang punya keahlian di bidang cyber, juga bisa masuk,'' ujar Tedjo.
Tedjo menambahkan, BCN ini akan berada di bawah langsung Presiden Joko Widodo, sama seperti badan negara lainnya.
