Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto

Kamis , 16 May 2019, 17:40 WIB

Wiranto Singgung Gerakan People Power

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memaparkan penjelasan usai memberikan laporan tambahan terkait dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (2/5).

Kamis , 16 May 2019, 15:56 WIB

Fahri Persoalkan Jerat Pasal Makar Kepolisian

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono (tengah) didampingi Wadir Krimum Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary Syam Indradi (kiri) dan Kanit I Subdit Jatanras Polda Metro Jaya AKP Hendro Sukmono (kanan) menunjukan foto tersangka dan sejumlah barang bukti saat rilis kasus video dugaan makar dan ancaman pembunuhan terhadap Presiden Jokowi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (13/5).

Kamis , 16 May 2019, 13:50 WIB

Pengamat: Sedikit-Sedikit Makar

Politikus PAN Eggi Sudjana (tengah) bersiap menjalani pemeriksaan di Dirkrimum Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (13/5/2019).

Rabu , 15 May 2019, 06:59 WIB

Eggi dan Kivlan Membantah Pasal Makar

Koordinator Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak

Rabu , 15 May 2019, 06:48 WIB

Dahnil: Mengapa Takut People Power?

Sejumlah polisi berjaga saat unjuk rasa menuntut diusutnya dugaan kecurangan Pemilu 2019 berlangsung di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Sabtu , 11 May 2019, 07:45 WIB

Pengamat: Istilah People Power Menyesatkan

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Ryamizard: Saya Kenal Prabowo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu yakin proses pemilu ini akan berlangsung aman. Ia mengaku kenal dengan kedua calon presiden, baik Joko Widodo maupun Prabowo Subianto. Prabowo, kata ia, satu letting (angkatan) di TNI. Keduanya pernah bertahun-tahun bersama. "Saya rasa tidak (rusuh) lah. Bangsa ini mengerti, baik satu atau dua, tidak akan sampai begitu. Kecuali ada orang-orang tertentu,...

Pramono Anung

Seskab: Pemerintah Wajib Dikritik, Tapi Jangan Berlebihan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Permasalahan silih berganti di tubuh bangsa Indonesia saat ini menimbulkan berbagai kritik dari masyarakat atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Bagi Sekretaris Kabinet Republik Indonesia (RI) Pramono Anung, ini merupakan kewajaran."Pemerintah wajib dikritik. Kritik itu obat bagi pemerintah. Saya yakin kalau pemerintah dikritik maka akan menjadi lebih baik. Pemerintah tanpa kritik juga tidak baik,"  kata dia saat...