#caleg-koruptor

Seragam koruptor tahanan KPK (Ilustrasi)

Senin , 02 Jul 2018, 17:12 WIB

Mantan Koruptor Nyaleg Merusak Integritas Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Koalisi Masyarakat Sipil Erwin Natosmal Oemar setuju dengan diberlakukannya aturan agar mantan koruptor, tidak bisa mengikuti menjadi calon legislatif dan mengikut pemilu. Jika ini tidak...

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Ratna Dewi Pettalo memberikan pendapat dalam acara diskusi di Kode Inisiatif, Jakarta , Ahad (4/2).

Ahad , 01 Jul 2018, 10:44 WIB

Respons Bawaslu Soal PKPU Larang Caleg Mantan Napi Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tetap pada sikapnya tidak menyetujui aturan larangan pencalonan caleg dari mantan narapidana kasus korupsi melalui Peraturan KPU. Hai itu disampaikan Anggota Badan Pengawas Pemilu Ratna Dewi Pettalolo menanggapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang resmi memberlakukan aturan larangan tersebut dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Ratna menegaskan, sebagai penyelengara Pemilu, Bawaslu juga memiliki semangat untuk...

Ahad , 01 Jul 2018, 07:01 WIB

Kemenkumham Enggan Tanggapi Pemberlakuan PKPU Caleg

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan...

Selasa , 26 Jun 2018, 19:45 WIB

KPU Diminta Sinkronisasi PKPU Pencalonan Anggota DPD

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum...

Selasa , 26 Jun 2018, 18:41 WIB

Menkumham: PKPU Caleg Eks Koruptor tak Bisa Diundangkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hukum dan HAM menegaskan tidak bisa...

Ahad , 17 Jun 2018, 00:28 WIB

Jimly: KPU Bisa Undangkan Sendiri PKPU Pencalonan Caleg

Selasa , 12 Jun 2018, 18:28 WIB

Kemenkumham Resmi Kembalikan Draf PKPU Pencalonan Caleg

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto

Rabu , 06 Jun 2018, 14:44 WIB

Wiranto akan Bahas PKPU Larangan Napi Korupsi Kembali Nyaleg

Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan

Rabu , 06 Jun 2018, 14:30 WIB

Trimedya: PKPU Caleg Eks Koruptor Sah Jika Diteken Menkumham

Selasa , 05 Jun 2018, 17:15 WIB

JK: Penundaan Pengesahan PKPU Caleg Koruptor Janggal

Selasa , 05 Jun 2018, 16:58 WIB

Pengamat: Larangan Caleg Mantan Korupsi Sudah Tepat

Rabu , 30 May 2018, 16:01 WIB

JK Setuju KPU Larang Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg

Rabu , 30 May 2018, 14:55 WIB

Ketua KPU Respons Jokowi Soal Hak Politik Eks Napi Korupsi

Rabu , 30 May 2018, 13:51 WIB

Peneliti ICW: Sikap Jokowi Perburuk Citra Antikorupsinya

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) Arief Budhy Hardono

Rabu , 30 May 2018, 11:43 WIB

Apa Lagi yang Diharapkan dari Para Mantan Napi Korupsi?

Hadar Nafis Gumay memaparkan pendapatnya saat diskusi tentang 20 tahun reformasi politik di Jakarta, Selasa (29/5).

Selasa , 29 May 2018, 19:45 WIB

Disayangkan, Pernyataan Jokowi Soal Hak Politik Koruptor

Selasa , 29 May 2018, 16:13 WIB

Aturan Larangan Caleg Mantan Koruptor Segera Dikirim

Mempersempit Ruang Gerak Mantan Koruptor

REPUBLIKA.CO.ID, oleh: Muhammad Hafil * Korupsi harus tetap dimasukkan ke dalam kategori extraordinary crime (kejahatan luar biasa). Ini karena korupsi sifatnya transnasional. Banyak koruptor Indonesia yang mengirimkan uang hasil korupsinya ke luar negeri. Selain itu, pembuktian kasus korupsi juga membutuhkan upaya yang sangat keras. Sebanyak 50 persen kasus korupsi adalah penyuapan yang tidak mungkin menggunakan kuitansi.Yang terakhir, korupsi menimbulkan dampak yang...

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan

Sabtu , 26 May 2018, 19:06 WIB

KPU: Silakan Jika Ingin Gugat Larangan Caleg Mantan Koruptor

Sabtu , 26 May 2018, 18:22 WIB

KPU Kritik DPR tak Adil Soal Larangan Koruptor Jadi Caleg

Sabtu , 26 May 2018, 00:33 WIB

Mantan Koruptor Dilarang Nyaleg

Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, memberikan keterangan tentang hasil pleno KPU soal larangan caleg dari mantan narapidana kasus korupsi, Rabu (23/5). KPU memutuskan tetap akan memberlakukan aturan yang melarang mantan koruptor mendaftar sebagai caleg.

Kamis , 24 May 2018, 17:13 WIB

KPU Optimistis Larangan Caleg Mantan Koruptor Disahkan

Kamis , 24 May 2018, 16:34 WIB

Yang tak Setuju Mantan Koruptor Jadi Caleg Bisa Gugat ke MA

Anggota KPU 2012-2017 Hadar Nafis Gumay menyampaikan pendapatnya dalam diskusi polemik di Jakarta, Sabtu (20/1).

Rabu , 23 May 2018, 18:36 WIB

Larangan Caleg untuk Mantan Koruptor Dinilai Konstitusional

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arif Budiman.

Rabu , 23 May 2018, 15:45 WIB

Aturan Larangan Caleg untuk Mantan Koruptor Segera Disahkan

Direktur Perludem sekaligus Duta Demokrasi Internasional Titi Anggraini berpose disela-sela saat wawancara di Kediamnya Kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Ahad (1/4).

Rabu , 23 May 2018, 14:53 WIB

Perludem: Korupsi tak Selesai Hanya dengan Penjara

Petugas mencopot stiker calon legislatif (caleg) yang dipasang dikaca angkutan kota (Ilustrasi)

Rabu , 23 May 2018, 13:27 WIB

Larangan Mantan Koruptor Jadi Caleg Rawan Gugatan

Rabu , 23 May 2018, 12:26 WIB

KPU Pastikan Mantan Koruptor tak Boleh Jadi Caleg

Ketua Komisi Pemilihan Umum - Arief Budiman

Selasa , 22 May 2018, 20:02 WIB

Meski Ditolak DPR, KPU Upayakan Mantan Koruptor tak Nyaleg

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria memberikan paparanya saat Diskusi Media di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (3/10).

Selasa , 22 May 2018, 15:58 WIB

'Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg Langgar HAM'

Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali menyampaikan pandangannya bersama Ketua KPU Pusat Arief Budiman saat diskusi refleksi akhir tahun di Jakarta, Jumat (22/12).

Selasa , 22 May 2018, 13:48 WIB

DPR Isyaratkan tak Setuju Aturan Larangan Caleg Koruptor

Selasa , 22 May 2018, 13:30 WIB

KPU dan DPR Bahas Aturan Pencalonan Caleg dan Capres

Senin , 21 May 2018, 17:50 WIB

KPU dan DPR Bahas Aturan Larangan Caleg Mantan Koruptor

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera

Ahad , 29 Apr 2018, 06:54 WIB

Mardani: Landasan Larangan Koruptor Jadi Caleg Harus Kuat

Mahfud MD: Mantan Napi tak Pantas Jadi Pejabat Publik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, mantan narapidana (napi), apalagi terkait kasus korupsi, tidak pantas untuk menduduki jabatan publik. Mahfud mendukung KPU yang mencari opsi untuk melarang mantan napi tidak bisa mendaftar menjadi calon legislatif di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. “Masak caleg orang yang pernah korupsi. Mantan napi tidak pantas duduki jabatan publik di mana pun. Di...

Kamis , 18 Sep 2014, 12:41 WIB